DPRD Minta Tahapan Pilkades Dihentikan, Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan merekomendasikan agar tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Pasuruan dihentikan. Menyusul protes 50 bakal calon kepala desa (balonkades) atas hasil tes akademis Pilkades.

Rekomendasi itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman dalam hearing bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/10). Selain menghentikan tahapan Pilkades, ada dua rekomendasi lain yang dikeluarkan DPRD menyikap protes itu.

Satu di antaranya, meminta agar panitia Pilkades meloloskan dan langsung menetapkan balonkades menjadi calon kades tanpa tes akademis. Khususnya untuk balonkades yang jumlahnya dua orang hingga lima orang. Ini, mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

“Sementara yang di atas lima, barulah dilakukan tes akademis untuk menentukan ranking. Ranking ini nanti dipakai untuk mengeliminasi balonkades,” kata Kasiman.

Selain itu, pihaknya meminta agar balonkades lebih dari lima orang yang gagal tes akademis, tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada panitia Pilkades Kabupaten Pasuruan.

Ia berharap peserta yang tak lulus itu memanfaatkan pengajuan keberatan tersebut. Supaya, kondusivitas daerah tetap terjaga.

“Selama masa keberatan itu, kami merekomendasikan agar menghentikan dulu tahapan Pilkades sampai ada keputusan final,” utaranya.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suryono menambahkan, polemik yang terjadi atas tahapan Pilkades dipengaruhi inkonsistensi penerapan Perbup Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tahapan Pilkades.

Salah satunya berkaitan dengan klausul bahwa balon kades harus bisa membaca dan menulis kitab suci yang dianutnya. Kenyataannya, hal itu tidak dilalui. Sebab, kenyataannya di lapangan, tak ada tahapan baca tulis kitab suci.

Lalu, ada standar nilai yang ditetapkan dalam tes akademis antara 50 sampai 100. “Padahal, tidak ditemukan dasar yang mengatur standar nilai tersebut,” ulasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo memandang, ada beberapa aturan Perbup yang menabrak Permendagri. Salah satunya masalah cuti.

Dalam Permendagri, cuti bagi incumbent diberlakukan saat mendaftar. Sementara, dalam Perbup, cuti bagi incumbent diberlakukan saat penetapan balonkades menjadi calon kades.

“Ketidaksesuaian antara Perbup dan Permendagri inilah yang akhirnya banyak memunculkan masalah. Mulai dari bacokan hingga rumah dewan yang dibondet. Persoalan yang terjadi saat ini, memicu rasa tidak percaya dan curiga di masyarakat,” sampainya.

Ia berharap, Pemkab Pasuruan menerapkan rekomendasi dari legislatif. Supaya, bisa mengatasi polemik yang ada di masyarakat.

“Untuk keberatan misalnya. Waktunya hanya lima hari. Seharusnya, selama masa keberatan itu, tahapan Pilkades dihentikan sementara,” pungkasnya.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiharto menguraikan, Perbup merupakan turunan dari Perda. Proses penyusunan Perda sendiri, sudah melalui tahapan di tingkat pemkab, provinsi, hingga Kanwil Kemenkumham.

“Di situ pula, kemudian muncul standar nilai. Bahkan, dewan sebelumnya meminta standar nilainya 60. Hingga akhirnya disepakati minimal 50,” ujarnya.

Untuk materi agama, sejatinya sudah dibuktikan dalam tes akademis. Meski ia tidak mengetahui seperti apa soal ujian akademis itu. Hal itu diketahuinya dari balonkades yang mengikuti tes akademis.

“Sebetulnya, menurut kami, prosesnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kalau ada yang belum dilakukan panitia, kami harus kaji,” tandasnya.

Ia menambahkan, persoalan yang terjadi memang menjadi atensi pimpinan. Sehingga, rekomendasi dan saran yang ada, akan dibawa ke forum pimpinan.

“Saya ngapunten sanget, di sini tidak dalam menyetujui rekomendasi. Apapun rekomendasi itu, akan saya bawa ke forum pimpinan Pemkab,” pungkasnya.

Sebelumya, diberikatan puluhan balonkades yang tak lolos tes akadesmi, Senin (28/10) bersama ratusan massa pendukungnya melurug kantor Pemkab Pasuruan. Mereka meminta agar Pemkab Pasuruan bisa melakukan transparansi terkait hasil tes akademis. Serta, meloloskan semua balonkades agar tak menjadi polemik.

Massa mendatangi kantor pemkab di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, sekitar pukul 09.00. Mereka datang dengan naik sekitar 10 truk. (one/hn/fun)