Status IDM Kian Naik, 84 Desa di Kab Probolinggo Jadi Desa Maju

Status 325 desa di Kabupaten Probolinggo terus meningkat. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), kini di Kabupaten Probolinggo tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal. Bahkan, 89 desa yang tahun kemarin masih berstatus Desa Tertinggal hanya tersisa 9 desa.

——————-

Berdasarkan IDM, status ratusan desa di Kabupaten Probolinggo terus naik. Hingga akhir Juli 2019, ada 4 desa yang berstatus Desa Mandiri. Yakni, Desa/ Kecamatan Krejengan; Desa/Kecamatan Sukapura; dan dua desa di Kecamatan Gending. Yakni, Desa Sebaung dan Desa Klaseman.

Selanjutnya, di bawah Desa Mandiri, ada Desa Maju. Jika tahun kemarin Desa Maju sebanyak 30 desa. Tahun ini naik drastis menjadi 84 Desa Maju. Begitu juga dengan Desa Berkembang. Tahun ini naik menjadi 228 desa dari sebelumnya hanya 208 desa.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, IDM merupakan tolok ukur kemajuan dan kemandirian sebuah desa. IDM diklasifikasikan dalam lima status desa. Meliputi, Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.

“Ada 3 indikator untuk menentukan status desa. Yakni, indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Di dalamnya banyak item-item-nya,” ujarnya.

Menurutnya, Desa Mandiri merupakan desa yang mampu mengelola tiga indikator tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan setiap tahun. Desa Maju merupakan desa yang mampu mengelola tiga indikator itu dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. “Sementara desa berkembang untuk pengelolaannya belum optimal untuk kesejahteraan warganya,” ujarnya.

Di Kabupaten Probolinggo, masih ada desa berstatus Desa Tertinggal. Namun, jumlahnya terus menurun. Pada 2018 berjumlah 89 desa, kini turun menjadi 9 desa. “Desa Tertinggal artinya belum atau kurang dalam hal pengelolaan tiga indikator itu. Untuk desa sangat tertinggal sudah tidak ada,” ujarnya.

Masih adanya Desa Tertinggal, Pemkab Probolinggo terus membenahi indikator-indikator penyebabnya. Targetnya tahun depan sudah tidak ada lagi desa berstatus Desa Tertinggal. Bahkan, diusahakan bisa menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

“Upaya yang kami lakukan menginventarisasi indikator-indikator yang lemah itu. Misalnya, di bidang kesehatan, pendidikan, ketersedian air, dan lain-lain. Hasilnya akan dijadikan dasar dalam Musrenbangdes dan diprioritaskan dalam APBDes,” jelas Abdul Halim.

 

Tingkatkan Sinergi Antar-OPD

Dinas PMD Kabupaten Probolinggo menggelar rakor pemutakhiran data IDM di Pantai Duta, Kecamatan Paiton, beberapa waktu lalu. Acara ini melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli. (Jamaludin/Jawa Pos Radar Bromo)

Pemkab Probolinggo melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan status sebuah desa. Terutama pada indikator-indikator lemah yang menyebabkan status desa belum naik. Terutama yang masih berstatus Desa Tertinggal.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, untuk menaikkan status desa dan mengentaskan Desa Tertinggal, koordinasi, komunikasi, dan sinergitas Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus ditingkatkan. Khususnya, OPD yang berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan penanggulangan bencana.

“Untuk desa tertinggal misalnya, banyak faktor atau indikator yang harus dibenahi. Di antaranya, bidang kesehatan, pendidikan, akses air bersih, akses sanitasi, listrik, dan internet. Serta, keragaman produksi masyarakat, pusat perdagangan, kualitas lingkungan, hingga potensi rawan bencana dan tanggap bencana,” jelasnya.

Menurutnya, faktor-faktor itu menjadi salah satu pemicu terjadinya kemiskinan di sebuah desa. Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang membuat sebuah desa masih berstatus Desa Tertinggal. “Indikator yang lemah itu bisa diketahui dengan adanya IDM. Selain untuk menetapkan status desa, IDM berfungsi sebagai data dan informasi dasar bagi pembangunan desa,” katanya.

Ia mencontohkan, desa A tidak ada tenaga medis. Kemudian OPD terkait menempatkan bidan atau perawat di desa tersebut. Begitu juga masalah layanan pendidikan, sarana air bersih, sanitasi, dan sebagainya, OPD terkait bergerak untuk menanganinya. “Tugas Dinas PMD untuk mengoordinasikan dengan OPD-OPD terkait, sehingga indikator yang lemah atau kurang bisa segera teratasi,” katanya.

Halim menambahkan, adanya dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat juga memiliki peran penting dalam mengatasi indikator yang lemah. Karena itu, pemanfaatannya juga melibatkan para pendamping. Mulai pendamping lokal desa, pendamping desa, hingga tenaga ahli. “Termasuk ada satgas (satuan tugas) dana desa yang merupakan gabungan OPD untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaan dana desa agar tepat sasaran,” ujarnya. (*/uno/rud)