Desak Tinjau Ulang Penghentian Distribusi Pupuk Subsidi di Tutur-Tosari

BANGIL, Radar Bromo – Sudah beberapa bulan terakhir warga Tutur dan Tosari tak bisa menikmati pupuk subsidi. Mereka tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran pencabutan subsidi pupuk untuk wilayah Tosari dan Tutur oleh Pemerintah Pusat sejak Mei lalu.

Alasannya, pupuk bersubsidi hanya untuk area persawahan. Sementara dari pemetaan terakhir pemerintah pusat, di wilayah Tutur dan Tosari tidak ada persawahan.

Kebijakan itu pun cukup dikeluhkan petani di Tosari dan Tutur. “Warga Tutur dan Tosari masih membutuhkan pupuk bersubsidi untuk tanaman rumput yang digunakan pakan ternak,” kata Ketua KTNA Kabupaten Pasuruan Akhmaf Prayugo.

Ia menambahkan, selama ini warga Tosari dan Tutur terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang berharga lebih mahal. Bayangkan, satu sak dengan berat 50 kg dihargai hingga Rp 360 ribu. Nilai tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pupuk bersubsidi yang hanya Rp 95 ribu per sak seberat 50 kg.

“Karena itulah, kami minta subsidi untuk pupuk di wilayah Tutur dan Tosari dikembalikan. Supaya, petani rumput atau peternak bisa sejahtera,” sampainya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Dibyo Darminto mengakui, beban yang dirasakan para petani di wilayah Tutur dan Tosari. Karena itulah, pihaknya berusaha agar jatah pupuk bersubsidi untuk para petani di wilayah setempat dikembalikan seperti semula.

Langkah yang dilakukannya dengan mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pemerintah pusat. “Kami sedang komunikasikan dengan pemerintah pusat agar masalah pupuk di Tutur dan Tosari dikembalikan seperti semula,” ulasnya.

Ia menambahkan, upaya itu memang tak mudah. Karena melibatkan beberapa kementerian. Tidak hanya Kementerian Pertanian tetapi juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI. “Ini sedang kami upayakan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat,” jelasnya. (one/mie)