Surat Tes Kesehatan Cakades Bulu Jadi Polemik

KRAKSAAN, Radar Bromo-Panitia Pilkades Bulu tetap menetapkan lima calon kepala desa (cakades). Meskipun, ada protes atas penetapan Abdul Qodir sebagai cakades.

Alasan panitia yaitu mengacu pada surat kesehatan yang terakhir. Surat ini ditandatangani oleh dr Masyur, selaku direktur RSUD Waluyo Jati.

Penetapan cakades sendiri, Kamis (16/10) siang berjalan lancar. Penetapan dilakukan sekitar pukul 09.00 di Balai Desa Bulu. Meskipun sempat beredar isu bakal terjadi chaos, penetapan itu tetap digelar.

Ada lima bacakades yang ditetapkan sebagai cakades. Yaitu, Ahmad Sho’ib, Totok Purhandoyo, Hasan Basri, Abdul Qodir, dan Dimas Eko Romadhoni.

Sementara itu, Qodir -sapaan akrab Abdul Qodir- saat dikonfirmasi mengenai hasil tes kesehatannya yang berpolemik enggan menanggapi. Ia malah melimpahkan kepada panitia Pilkades Bulu. “Jangan ke saya. Ke panitia saja, ” ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Bulu Muh. Amin menjelaskan proses penjaringan bakal calon kades (bacakades). Menurutnya, prosesnya dilakukan pada 5 – 17 September.

Lalu, pada 18 September – 13 Oktober dilakukan klarifikasi berkas pada bacakedes. “Dan tanggal 14-15 kami lakukan seleksi tambahan. Nama-nama yang ditetapkan ini masuk semua,” ujarnya.

Untuk Qodir, menurut Amin, pihaknya sudah melakukan verifikasi. Dari semua berkas yang diklarifikasi, ada salah satu berkas yang janggal. Yaitu, berkas tentang hasil uji kesehatan.

“Saat itu ada yang janggal berkaitan tes kesehatannya. Itu ,kami lakukan verifikasi di tingkal internal panitia. Karena itu kemudian kami menetapkan tujuh orang untuk ke seleksi tambahan,” katanya.

Setelah penetapan itu, pihaknya melakukan verifikasi ulang. Panitia melakukan klarifikasi dengan mendatangi RSUD Waluyo Jati. Sebab, RSUD Waluyo Jati yang mengeluarkan tes kesehatan.

Dari klarifikasi itu, diketahui Qodir memenuhi syarat untuk maju dalam pilkades.

“Atas dasar itu, kemudian pada Selasa malam kami menggelar rapat. Yang tujuannya untuk membahas masalah tersebut. Dari rapat itulah kami memutuskan untuk menetapkan Qodir sebagai cakades,” ungkapnya.

Yang juga membuat janggal, panitia menerima tiga surat pengujian kesehatan dari Qodir. Surat yang pertama, hasilnya ambigu. Sebab, surat itu mencoret semua tulisan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Surat yang kedua, menyatakan bahwa Qodir memenuhi syarat ikut Pilkades. Dan surat ketiga isinya sama dengan surat kedua. Namun, surat ketiga dikuatkan dengan tanda tangan direktur RSUD Waluyo Jati.

“Dalam surat terakhir ini ada catatan kakinya. Yaitu bahwa surat itu yang resmi. Ketiga surat itu tanggalnya sama dan isinya berbeda,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, dasar penetapan yang dilakukan sesuai dengan peraturan administrasi negara. Yang mana dalam peraturan itu, jika surat terbaru didapat dan memenuhi syarat, maka itu yang dipakai. Sayang, saat ditanya peraturan yang mana dan undang-undang yang mana, Amin tidak bisa menjelaskan.

“Kami menetapkan dan berproses sudah profesional. Kami melakukan sesuai dengan aturan dan Perbup yang ada. Untuk lain-lain monggo ditanyakan pihak rumah sakit,” katanya.

Bahkan di lapangan, juga tersebar surat hasil tes kesehatan yang juga dikeluarkan RSUD Waluyo Jati. Isinya, menyebutkan Qodir tidak memenuhi syarat untuk jataban kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengenai polemik ini, Jawa Pos Radar Bromo juga sempat memintai keterangan pada Plt Kepala Dinas PMD Abdul Halim. Halim secara singkat menjawab bahwa memang ada tiga surat yang masuk pada panitia. Dan dari tiga surat itu, surat yang ditandatangani direktur yang benar dan bisa dipakai panitia.

“Itu kan ada yang dari direktur. Karena kerancuan itu, kemudian diambil alih direktur. Jadi, yang benar adalah surat yang ditandatangani direktur,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas RSUD Waluyo Jati saat dikonfirmasi enggan memberikan pernyataan. Menurutnya, perkara itu sudah dijelaskan kepada panitia Pilkades.

“Sudah kami jelaskan ke panitia, monggo ditanyakan ke panitia saja. Nanti rumah sakit akan rilis. Waktunya menunggu kabar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, dr Mansur, direktur RSUD Waluyo Jati mengatakan, rumah sakit tidak akan mengeluarkan surat yang tidak jelas. Artinya, kalimat memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dicoret semua. “Rumah sakit tidak akan mencoret dua-duanya itu,” katanya.

Mengenai tiga surat yang keluar di tanggal yang sama, ia mengaku tidak ada. Menurutnya, ia hanya mengeluarkan satu surat. Lebih lanjut, untuk mengorek masalah itu ia mengarahkan kepada dr Asjroel (dr. M. Asjroel Sjakri) sebagai ketua tim teknis. “Ke Pak Asjroel ya. Ia yang menangani, ” jelasnya.

Dokter Asjroel sendiri saat dihubungi menjelaskan, RSUD mengeluarkan surat berdasarkan permintaan dari yang bersangkutan yaitu Abdul Qodir.

“Untuk isi surat, pelayanan kami memberikan sesuai dengan kondisinya. Jadi, yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang pasti adalah dokumen yang sesuai dengan keadaannya,” tuturnya.

Kenapa kemudian isi surat hasilnya berbeda-beda, menurut Asjroel, itu didasarkan pada kondisi yang bersangkutan.  Dampaknya, jika hasil tes terbaru mengubah hasil tes sebelumnya, maka surat hasil tes sebelumnya ditarik.

Dan hal itu menurutnya sudah disampaikan pada Qodir. Pihaknya meminta Qodir mengembalikan surat sebelumnya. Namun, tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. “Bahkan, kopiannya terlanjur menyebar ke mana-mana,” tuturnya. (sid/hn)