Rehab RTLH Rp 3 M di P-APBD Kota Probolinggo Tak Disetujui Gubernur

KANIGARAN, Radar Bromo – Anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Probolinggo, tidak terserap dalam P-APBD 2019. Sebab, program ini tidak disetujui Gubernur untuk dilanjutkan.

Hal ini diketahui dari hasil evaluasi Gubernur Jatim atas P-APBD 2019 Kota Probolinggo. Gubernur tidak menyetujui karena terjadi pelimpahan kewenangan program RTLH.

Sebelumnya, program RTLH dianggarkan di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Probolinggo, kemudian dilimpahkan ke lima kecamatan di kota. Sayangnya, proses pelimpahan ke lima kecamatan ini tidak dilengkapi dengan data by name by address dalam Perwali. Perwali hanya menyebut bahwa program rehabilitasi RTLH dilimpahkan ke lima kecamatan.

Nilai anggaran rehabilitasi RTLH ini cukup besar. Yaitu, Rp 600 juta di tiap kecamatan. Dengan demikian, total di lima kecamatan mencapai Rp 3 miliar.

Abdul Mujib, ketua DPRD Kota Probolinggo menjelaskan, dalam evaluasi Gubernur ini ada pergeseran-pergeseran anggaran. Baik untuk eksekutif dan legislatif. Seperti, anggaran perjalanan dinas dikurangi.

“Tapi yang menjadi sorotan dalam rapat banggar itu adalah program RTLH tidak bisa terealisasi. Ini yang kami dalami mengapa tidak bisa terealisasi,” ujarnya.

Politisi PKB ini menjelaskan, anggaran RTLH tidak bisa terserap karena data by name by address tidak lengkap. Bahkan tidak ada sama sekali.

“Ini terjadi karena ada proses perpindahan kewenangan dari Dinas Perkim ke kecamatan. Awalnya program RTLH ini masuk di Dinas Perkim. Kemudian dilimpahkan ke kecamatan,” jelasnya.

Pelimpahan dari Dinas Perkim ke kecamatan, tidak dilengkapi data lengkap calon penerima RTLH. Seharusnya, menurut Mujib, anggaran belanja bantuan sosial barang kepada masyarakat berdasarkan basis data yang jelas. Basis data ini mencantumkan nama individu/keluarga yang terverifikasi dan ditetapkan dalam perwali.

Saat ini, menurut Mujib, dana Rp 3 miliar ini dialihkan ke empat OPD lain. Yakni, Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora); serta Kecamatan Mayangan.

Mujib menambahkan, tidak ada peruntukan khusus untuk apa dana Rp 3 miliar ini dimanfaatkan di tiap OPD. Namun, Banggar DPRD Kota Probolinggo mengarahkan agar dana itu digunakan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Agus Hartadi, kepala Dinas Perkim enggan berkomentar tentang peralihan program rehabilitasi RTLH dari Dinas Perkim ke kecamatan. “Kalau soal itu bisa ditanyakan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Achmad Sudianto, ketua TAPD Kota Probolinggo membenarkan tentang program RTLH yang tidak disetujui gubernur. “Benar dan sudah dibahas dengan banggar DPRD. Dana RTLH itu dialihkan untuk program di Dinkes, Disdikpora, Dinas PUPR, dan Kecamatan Mayangan,” ujarnya. (put/hn)