Pilkades Pengaruhi Pencairan Dana Desa di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Program pembangunan di desa-desa terancam tak terlaksana sepenuhnya. Pasalnya, pencairan dana untuk desa-desa, tak kunjung tersalurkan semuanya.

“Khususnya untuk Dana Desa (DD). Karena sampai saat ini, pencairan termin kedua, belum rampung menyeluruh,” kata Tri Agus Budiharto, Plt Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan.

Menurut Tri Agus, anggaran DD dibutuhkan untuk program-program pembangunan di desa. Khususnya pembangunan fisik, yang sudah direncanakan masing-masing pemdes dalam APBDes 2019.

Hanya saja, pembangunan tersebut, bisa terganggu. Lantaran sampai saat ini, proses pencairan DD belum tuntas sepenuhnya.

Pencairan DD dilakukan tiga tahap. Berbeda dengan ADD yang hanya dua termin. Sampai saat ini, baru 80 persen pemdes yang merealisasikan pencairan DD tahap dua. Padahal, pihak pemdes juga ditunggu untuk penyelesaian laporan, agar pencairan tahap tiga bisa dilakukan.

“Kalau tidak segera diselesaikan persyaratannya, maka pencairan tahap berikutnya terganggu. Khususnya, bagi pemdes yang belum menyelesaikan laporan hasil pekerjaan termin pertama, sehingga anggaran termin kedua belum bisa dicairkan,” ungkapnya.

Ia mengaku, ada beberapa hal yang menyebabkan pencairan tersebut. Salah satunya, konsentrasi pemdes yang “terpecah”. Hal ini seiring dengan penyelenggaraan pilkades.

Padahal, pilkades dan pencairan DD sama-sama pentingnya. “Kami memandang, pilkades ini berpengaruh terhadap desa-desa untuk pencairan DD. Konsentrasi untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan laporan sedikit terhambat, sehingga menghambat pula proses pencairan,” tambahnya.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan dana untuk DD senilai Rp 362 miliar. Dari jumlah itu, direalisasikan tiga termin. Sayangnya, termin kedua, belum semuanya DD tuntas dicairkan. (one/fun)