BPJS Pastikan Tidak Pakai Debt Collector untuk Tagih Peserta Penunggak

MAYANGAN, Radar Bromo – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus berupaya mencari solusi menghadapi para penunggak iuran BPJS. Salah satunya dengan mendatanginya secara door to door. Namun, BPJS memastikan tidak memakai debt collector alias juru tagih.

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Pasuruan Achmad Zamanar Azam mengatakan, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mencapai 31 juta jiwa. Dari jumlah itu, sepanjang 2018 ada sekitar 12 juta jiwa atau 39 persen yang tidak tertib membayar iuran. “Untuk jumlah di Kota Probolinggo, saya tidak hafal datanya,” ujarnya, Minggu (13/10).

Menurutnya, para peserta yang menunggak akan diingatkan melalui pesan singkat atau telecollecting. Bagi mereka yang telat membayar lebih dari empat bulan, akan dilakukan metode door to door oleh kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Jadi yang datang dan membantu tugas BPJS relawan, bukan debt collector. Mengingat jika debt collector rasanya seram,” ujarnya.

Kader JKN merupakan para relawan yang berniat membantu tim BPJS Kesehatan. Selain mengirim pesan singkat, para relawan juga diizinkan menagih dengan cara menelepon peserta. Setiap relawan dilarang menerima pembayaran dari peserta. Baik secara langsung maupun dalam bentuk lain. Seperti, transfer bank.

Menurutnya, peserta yang berniat membayar akan diarahkan ke tempat pembayaran resmi BPJS Kesehatan. Kader JKN sistemnya tidak menagih, hanya mengedukasi dan memberikan informasi kepada peserta untuk membayar. “Sifatnya memberikan edukasi. Misalnya, jika tidak membayar konsekuensinya seperti apa,” ujarnya.

Bagi peserta yang membandel, kata Azam, tidak ada sanksi khusus pada saat ditagih ke rumahnya. Sebab, belum ada regulasinya. Adanya pemutusan atau penonaktifan BPJS yang bersangkutan hingga tunggakannya dibayar. “Upaya door to door ini sebagai bentuk mengurangi defisit. Sistem door to door ini sudah mulai berlangsung,” ujarnya.

Azam mengatakan, kader JKN ada di setiap kecamatan. Mereka merupakan masyarakat umum dan sebelumnya menjadi petugas penyuluh kesehatan. “Mekanismenya, kader tersebut mendaftarkan diri ke BPJS kemudian akan diberikan pemahaman sebelum terjun ke setiap rumah peserta yang menunggak,” ujarnya. (rpd/rud/fun)