Polisi Kaji Penangguhan Penahanan DPRD yang Terjerat Ijazah Palsu

PAJARAKAN, Radar Bromo – Penyidik Polres Probolinggo belum menyetujui penangguhan penahanan untuk anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Abdul Kadir. Polisi mengaku masih mengkaji penangguhan penahanan untuk tersangka pemalsuan ijazah itu.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riski Santoso menegaskan, pihaknya telah menerima surat penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum tersangka. Namun, pihaknya tidak bisa langsung menyetujui. Butuh waktu untuk mengkaji surat tersebut.

“Sampai saat ini masih kami kaji. Setelah itu kami akan ajukan ke atasan. Baru nanti akan ada kepastian disetujui atau tidak,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/10) siang.

Namun, Riski mengapresiasi pengajuan penangguhan penahanan itu. Selagi tidak menyalahi aturan hukum, menurutnya petugas tidak akan mempersulit.

“Tentunya akan kami bantu. Untuk penangguhan sendiri akan kami fasilitasi, selagi tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Surat pengajuan penangguhan penahanan itu sendiri dilayangkan Hosnan Taufik, kuasa hukum tersangka, Sabtu (5/10). Tepatnya sehari setelah Abdul Kadir ditahan.

Hosnan Taufiq mengaku, sampai kemarin pihaknya menunggu jawaban surat penangguhan penahanan itu. Setelah penangguhan penahanan itu dikabulkan, menurutnya langkah hukum selanjutnya akan ditempuh.

“Kami masih menunggu dikabulkannya penangguhan penahanan. Belum ada jawab dari petugas,” katanya.

Sebagai diberitakan sebelumnya, Abdul Kadir, anggota DRPD Kabupaten Probolinggo ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan ijazah Paket C. Kadir ditahan Jumat (4/10) pukul 19.00, setelah diperiksa sejak Jumat siang. (sid/hn)