PAD Pajak Parkir Terlalu Rendah, 120 Objek Parkir hanya Ditarget Rp 150 Juta

MAYANGAN, Radar Bromo – Target PAD dari pajak parkir yang sebesar Rp 150 juta di Kota Probolinggo, dinilai terlalu rendah. Faktanya di lapangan, potensi pajar parkir diperkirakan lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Kondisi ini pun menjadi perhatian khusus Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Komisi II mencermati, ada beberapa potensi pajak parkir di lapangan yang nilainya tinggi. Salah satu parkir di tempat wisata Bee Jay Bakau Resort (BJBR), Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Komisi II pun mendatangi BJBR, Jumat (4/10) sore. Tujuannya tidak lain mencermati potensi pajak parkir yang disetorkan BJBR ke Pemkot Probolinggo.

Hasilnya, Komisi II mendapati beberapa hal yang janggal dalam pengelolaan parkir di BJBR. Di antaranya, karcis parkir tidak menuliskan besarnya nilai parkir.

Temuan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sibro Malisi. Sibro menyebut, karcis parkir tidak mencantumkan tarif parkir yang dibebankan kepada pengunjung.

“Ini kok tidak ada tarif parkirnya? untuk sepeda motor berapa? Mobil berapa? Seharusnya kan dicantumkan di sini. Termasuk penjelasan bahwa BJBR telah membayarkan pajak parkir ke pemerintah daerah. Berapa persentase pajak parkir yang dibayarkan?” tanyanya.

Joko, bagian HRD BJBR menjelaskan, besar pajak parkir yang dibayarkan adalah 30 persen dari pendapatan pajak parkir yang masuk. “Untuk karcis sepeda motor, Rp 3.000 per sepeda. Sedangkan untuk mobil, Rp 5.000 per mobil,” ujarnya.

Selain itu, menurut Joko, ada beberapa objek wisata di BJBR yang ditarik karcis tambahan pada pengunjung. Antara lain, tiket masuk, area ketangkasan, dan bioskop 6 dimensi.

“Sedangkan untuk area Kuda Troya itu sudah kami gratiskan,” ujarnya.

Namun, di lapangan ada sejumlah fakta yang berbeda dengan penjelasan manajemen. Harian Jawa Pos Radar Bromo menemukan keterangan bervariasi dari pengunjung tentang besaran tarif parkir di BJBR. Ada yang naik sepeda motor dikenai parkir Rp 3.000, ada juga yang Rp 5.000.

Sedangkan untuk Mobil ada yang dikenai parkir Rp 10 ribu, ada juga yang Rp 15 ribu. Perbedaan tarif parkir ini tidak diketahui pengunjung karena di karcis tidak tercantum besaran tarifnya.

Ketua Komisi II Sibro Malisi saat dikonfirmasi tentang hal ini menegaskan, ada ketidaksesuaian target pajak parkir yang ditetapkan Pemkot Probolinggo dengan kondisi parkir di lapangan. Menurutnya, di Kota Probolinggo ada 120 objek parkir. Dengan kata lain, setiap objek ini ditargetkan pajak parkir Rp 1,25 juta per tahun.

“Kalau per bulan, maka target pajak parkir hanya Rp 104 ribu per bulan. Kalau per hari, tinggal dibagi 30 hari, maka hanya Rp 3.466 atau sama dengan parkir 3 sepeda motor saja per hari,” ujarnya.

Masalahnya, menurut Sibro, apakah ada objek parkir yang hanya diisi tiga sepeda motor saja per hari? “Jelas tidak kan? Nah ke mana larinya potensi pajak parkir ini. Ini yang perlu dicermati,” tambahnya.

Sibro sendiri meminta kepada pengelola BJBR agar tiket parkir mencantumkan besaran nominal karcis parkir. “Jika tidak ada angkanya, kan kesulitan untuk menentukan berapa besar pendapatan dari parkirnya,” tuturnya.

Sementara itu, kunjungan Komisi II DPRD Kota Probolinggo ke BJBR ditemui perwakilan dari manajemen BJBR. Sayangnya, manajemen enggan menunjukkan data pendapatan pajak parkir yang masuk ke BJBR.

“Seharusnya bapak-bapak ini mendatangi BPPKA dulu untuk melihat pendapatan yang masuk dari kami. Baru setelah itu dibandingkan dengan data pendapatan dari kami,” ujar seorang perwakilan manajemen BJBR yang enggan menunjukkan data pajak parkir dari BJBR.

Anggota Komisi II Mukhlas Kurniawan pun langsung membantah. “Loh, kami sudah ada data dari BPPKA untuk pendapatan itu. Makanya kami kroscek ke sini untuk memastikan apakah data dari Pemkot sudah benar atau tidak. Jika tidak benar, maka kami akan menanyakan ini ke BPPKA bukan ke Anda,” ujarnya.

Heru Estiandi, anggota Komisi II yang lain memastikan kepada BJBR tujuan mereka bukan untuk mengaudit laporan keuangan BJBR. Tapi, untuk membandingkan data dari Pemkot Probolinggo dengan data dari salah satu perusahaan yang memiliki potensi menyumbang PAD dari pajak parkir.

“Jika memang BJBR enggan memperlihatkan data pendapatan tersebut, tidak masalah bagi kami. Namun, menjadi catatan dalam rapat nanti bahwa BJBR tidak kooperatif saat ditemui Komisi II,” tambah Hamid Rusdi, anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra. (put/hn/fun)