Ada 175 Warga Kota di Wamena, Dinsos Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Pembentukan posko pengaduan untuk mendata warga Kota Probolinggo yang bekerja di Wamena, terbukti berjalan efektif. Hingga Jumat (4/10), diketahui ada 175 warga Kota Probolinggo yang bekerja di Wamena.

Tidak sampai 24 jam setelah posko pengaduan itu dibuka, warga kota yang keluarganya bekerja di Wamena langsung melapor ke posko. Mereka melapor ke RT/RW, lantas dilanjutkan ke kelurahan dan kecamatan. Dari pengaduan itu, diketahui saat ini ada 175 warga kota yang bekerja di Wamena.

“Karena mereka berangkat tanpa laporan, jadi kami tidak punya data. Dengan posko pengaduan ini, kami bisa mengetahui berapa warga kota yang bekerja di Wamena. Juga berapa warga yang sudah kembali dan belum,” ujar Wali Kota Hadi Zainal Abidin.

Adapun 175 warga kota itu, tersebar di lima kecamatan. Antara lain, dari Kecamatan Kademangan 20 orang; Kedopok 30 orang; Wonoasih 90 orang; Mayangan 7 orang; dan Kanigaran 28 orang.

“Data ini bisa saja terus bertambah. Jadi, saya tekankan agar camat, lurah, sampai jajaran RT/RW menampung informasi dari masyarakat,” tambahnya.

Habid Hadi, panggilan Wali Kota Probolinggo pun kembali berkunjung ke seorang warga kota yang baru pulang dari Wamena. Yakni, Kamaludin, warga Kelurahan/Kecamatan Kademangan yang tiba Kamis (3/10) pukul 21.00

Saat bertandang ke rumah Kamaludin, Jumat (4/10) pagi, Wali Kota Hadi disambut oleh orang tua dan keluarga Kamaludin. Saat ini empat saudara Kamaludin masih ada di penampungan di Wamena dan Jayapura.

Habib Hadi pun sempat komunikasi dengan empat saudara Kamaludin melalui video call. Dari tangkapan layar, mereka dalam kondisi baik. Saat ini mereka ada di lokasi penampungan dan sedang antre pulang ke Probolinggo dengan naik pesawat Hercules.

Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo akan memfasilitas pembuatan kartu identitas warga korban kerusuhan Wamena. Sebab, mereka yang pulang ke Probolinggo itu mayoritas tidak membawa KTP dan KK.

Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Achmad Arief menjelaskan, pembuatan kartu identitas itu akan difasilitasi oleh Dinsos dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Mayoritas mereka yang pulang ke Probolinggo itu tidak membawa KTP dan KK. Mereka tinggal di sana. Jadi supaya mereka terdaftar dan terdata di Dispendukcapil, kami akan fasilitasi,” ujarnya.

Menurutnya, pembuatan identitas juga dilakukan berkoordinasi dengan kepala desa dan kecamatan untuk mendapatkan informasi yang valid. Selanjutnya, mereka akan mengisi blangko kependudukan untuk diproses lebih lanjut.

“Karena kartu identitas ini sangat penting, maka kami upayakan setelah dapat data valid, segera kami serahkan kepada Dispendukcapil untuk diproses,” jelasnya.

Sementara itu, proses pemulangan korban kerusuhan Wamena terus berlanjut. Arief pun mengatakan, pihaknya membuka pos pengaduan untuk keluarga yang masih berada di Wamena.

Tujuannya, agar mereka yang bekerja di Wamena bisa didata. Sehingga, pemkab mengetahui berapa jumlah warga kabupaten yang belum pulang.

“Kami membuka pos pengaduan di Kantor Dinas Sosial. Keluarga yang masih ada di Wamena dan belum pulang silakan mengadukan di pos ini. Nanti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya. (rpd/ar/hn/fun)