1.155 Warga di Kota Probolinggo Minta Jadi Penerima Bantuan, Jika Stiker di Rumah Dilepas Bakal Dikenai Sanksi Ini

BERI BANTUAN: Wali Kota Probolinggo memberi bantuan miskin terhadap warga tidak mampu. Saat ini ada ribuan warga yang meminta dimasukkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pemerintah. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Sampai September 2019, di Kota Probolinggo ada 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengundurkan diri. Namun, sejauh ini pula ada 1.155 keluarga yang mengajukan diri menjadi KPM.

“Saat ini jumlah penerima program (PKH) di Kota Probolinggo mencapai 7.890 KPM. Dengan graduasi (KPM yang mengundurkan diri) mencapai 30 orang sampai tahun 2019 ini. Kalau untuk tahun 2018 mencapai 116 orang yang mengundurkan diri,” ujar Koordinator PKH Kota Probolinggo Rudi Dewang Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Jumat (4/10).

Menurutnya, pengunduran diri tidak lepas dari kesadaran para KPM yang merasa malu mendapatkan bantuan. Sebab, dari segi ekonomi sudah mampu. “Hal ini juga tidak lepas dari program sekolah PKH yang dilakukan pendamping kepada penerima program,” ujarnya.

Rudi mengatakan, meski diketahui mampu secara ekonomi, KPM tidak bisa langsung dihapus. Yang bisa dilakukan KPM dengan kesadaran sendiri mengajukan pengunduran diri. “Melalui surat resmi mengajukan pengunduran diri, baru bisa dicoret sebagai penerima. Setelah itu, tidak bisa menerima bantuan lagi,” ujarnya.

Jumlah KPM yang mengundurkan diri itu, jauh lebih sedikit dibanding dengan warga yang mengajukan diri menjadi KPM. Sampai bulan kemarin sudah ada 1.155 keluarga yang mendaftar. “Setelah divalidasi yang memenuhi kriteria hanya sekitar 700 calon KPM. Penetapan700 calon KPM menjadi KPM ini kewenangan Kementerian Sosial,” ujar Rudi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo Zainullah mengatakan, dalam waktu dekat akan memasang stiker bagi KPM. Pemasangannya akan mengikuti ketentuan dari Kementerian Sosial. “Leading sector pemasangan stiker warga miskin ini akan dilakukan oleh Bappeda Litbang,” ujarnya.

Ia memastikan pemasangan stiker ini wajib dilakukan untuk penerima PKH. Tujuannya, memperjelas bahwa mereka telah mendapatkan bantuan, sehingga ketika ada program bantuan sosial lain, tidak mendapatkan program yang sama.

Mendapati itu, Komisi III DPRD menyarankan ada sanksi bagi warga yang melepaskan stiker PKH. Itu, sebagai bentuk antisipasi sebelum ada pelanggaran. “Perlu bagi Dinsos maupun satker (satuan kerja) terkait mempersiapkan sanksi bagi penerima PKH yang melepas stiker bertanda khusus ini. Langkah ini memang agak tega,” ujar Ketua Komisi III Agus Rianto.

Menurutnya, pemasangan stiker harus dilakukan sebagai tanda bagi warga yang telah mendapatkan PKH. Dengan harapan, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan dari program lain. “Kemungkinan stiker ini dilepas lebih besar daripada dipalsu. Logikanya begini, jika stiker ini dipalsu buat apa, karena ini untuk penerima program PKH. Justru jika dipasang stiker, mereka tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya. (put/rud/fun)