Tempat Usaha Digusur, Warga Jabung Candi Wadul Dewan

PAJARAKAN, Radar Bromo – Siti Armuna, 60, warga Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo mendatangi gedung dewan, Jumat (27/9). Dia mengadu ke wakil rakyat lantaran tempat usaha maupun rumahnya, digusur.

Kedatangannya didampingi keluarganya sekitar pukul 14.00. Ia mencari perlindungan kepada dewan perwakilan rakyat agar rumah dan sekaligus warung yang digunakan untuk mencari nafkah itu tidak digusur. Di gedung wakil rakyat itu disambut Lukman Hakim, Wakil Ketua DPRD.

Lantas, ia kemudian menceritakan apa maksud dirinya beserta keluarga datang.

“Pak saya minta tolong. Rumah dan warung saya akan digusur. Itu adalah rumah saya satu-satunya yang kami tempati. Kami mengakui kalau tanah itu adalah tanah pemerintah,” ujarnya.

BAKAL DIGUSUR: Rumah dan tempat usaha milik Siti Armuna yang akan digusur. (Foto: M Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Ia mengatakan, pihaknya membangun rumah dan warung di lahan pemerintah itu lantaran tidak memiliki lahan sendiri. Sehingga, terpaksa ia melakukan pembangunan.

“Sejak tahun 80an saya tinggal di sana. Kalau mau digusur tidak apa-apa, karena saya memang salah. Tapi kalau digusur dan saya tidak dicarikan tempat tinggal lain, saya sama keluarga mau tinggal dimana. Suami sudah tidak ada,” ujar nenek 5 anak ini dengan mata berkaca-kaca.

Curhatan Siti Armuna ditanggapi Lukman Hakim. Hanya saja pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri. Karena itu ia menindaklanjuti. “Sebagai perwakilan rakyat, secepatnya akan saya bahas koordinasinya dengan pimpinan yang lainnya. Dan Insayaallah hari ini kalau tidak ada halangan, akan kami survei langsung rumahnya,” katanya.

Armuna sendiri sudah tiga kali dikirimi surat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo. Dua surat dikirim tahun lalu dan satu surat pada tahun ini.

Dalam terakhir tertanggal 24 April 2019 itu berisi tiga poin. Di antaranya Armuna membongkar bangunan sesuai dengan perintah Dinas PUPR. Dinas mempertegas bahwa Armuna harus segera melakukan pembongkaran sendiri. Bila tidak dibongkar, maka akan segera dilakukan pembongkaran paksa.

Selain itu, dalam surat tertanggal 17 Oktober 2018 diberitahukan bahwa Ia menempati bangunan yang ada di atas saluran sekunder penjalin. Disamping itu izin bangunan semipermanen sudah habis masa berlakunya. Karenanya, dinas tidak lagi memberi izin tinggal.

Saat hendak dikonfirmasi mengenai hal itu kepala Dinas PUPR Rahmad Waluyo tidak merespons. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo juga telah mengeluarkan surat penggusuran. Surat itu diterbitkan pada tanggal 20 September 2019. Rencananya penggusuran itu akan dilakukan pada Kamis (26/9) lalu. Tetapi, urung dilakukan karena petugas Satpol PP harus mengamankan demo mahasiswa di depan gedung DPRD.

Kasi Dal Ops Satpol PP Mashudi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mengetahui kapan akan dilakukan penggusuran. Menurutnya saat ini masih dilakukan koordinasi. “Nanti jika sudah disepakati maka akan segera dilakukan,” jelasnya. (sid/fun)