Siap-siap, Rekrutmen CPNS di Pemkab Pasuruan Bisa Dibuka Bulan Oktober

PASURUAN, Radar Bromo – Ini kabar gembira bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, yang ingin menjadi abdi negara. Pemkab Pasuruan mendapat sinyal dari pemerintah pusat, bisa menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Adanya kepastian rekrutmen CPNS itu, setelah Pemkab Pasuruan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sudah melakukan koordinasi ke pusat. Hasilnya, pusat menyebut, Kabupaten Pasuruan bisa menggelar rekrutmen CPNS.

Hal tersebut diungkapkan Henis Widiyanto, Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan. Henis mengatakan bahwa sampai bulan September ini, memang masih belum ada kepastian kuota dan juknis yang diberikan pusat ke daerah. “Namun dari informasi pusat, rencananya penerimaan CPNS dipastikan ada tahun ini. Dan pembukaan bakal mulai dibuka Oktober mendatang,” terangnya.

Kendati sudah memasuki bulan September, sampai Sabtu (14/9) BKPPD masih belum mendapatkan informasi terkait kuota untuk CPNS. Begitu juga dengan komposisi CPNS yang akan direkrut.

Jika memang bulan depan digelar CPNS, pemkab memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Jika dihitung, pelaksanaan CPNS cukup mepet dari akhir tahun. Namun begitu, Henis mengatakan, tahapan mulai dari pengumuman kuota, pendaftaran via online sampai verifikasi, hingga tes yang dilakukan berbagai tahap, dipastikan akan cukup sampai akhir tahun mendatang.

Menurut Henis, memang untuk kuota resmi dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat memang belum turun secara resmi. Nantinya penentuan kuota yang mengumumkan adalah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dan pelaksanaan rekrutmen adalah dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kami masih menunggu terkait kuota dan juknis. Pemerintah daerah sifatnya membantu pelaksanaan mulai dari posko informasi sampai verifikasi dan membantu saat tes CPNS,” terangnya.

Di Kabupaten Pasuruan pada bulan Juli lalu sudah mengusulkan kuota sebanyak 806 formasi pengusulan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jumlah ini adalah sebayak PNS yang pensiun tahun 2019.

“Sehingga pertumbuhannya adalah zero growth. Dimana pengusulan formasi sesuai dengan pegawai yang pensiun. Namun besaran kuota yang diberikan tetap tergantung pusat berapa nanti yang diberikan ke daerah,” ujarnya. (eka/fun)