Ada Anggota DPRD Kota Probolinggo Protes Gaji, Mantan Dewan Menyayangkan

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Mantan anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2014-2019, Abdul Azis, menyayangkan protes pemotongan gaji oleh anggota DPRD baru. Menurutnya, protes itu tidak etis.

Azis sendiri mengetahui protes itu usai membaca koran Harian Jawa Pos Radar Bromo berjudul “Gaji Dipotong Anggota Dewan Keberatan”. Protes itu dilakukan oleh Sibro Malisi, anggota dewan periode 2019-2024.

Dikatakan Azis, anggota dewan semestinya lebih respons terhadap pemanfaatan anggaran pemerintah untuk masyarakat. “Bukan malah mempersoalkan pemotongan gajinya yang sangat kecil untuk sosial,” terangnya.

Dilanjutkannya, pemotongan gaji DPRD untuk Tim Kepedulian Sosial (TKS) dan Masjid Agung sudah berjalan sejak periode-periode sebelumnya dan tidak ada anggota DPRD yang protes.

Bahkan, anggota DPRD justru usul agar jumlahnya dinaikkan. Sebagai wujud respons kepekaan dewan terhadap sosial dan keagamaan.

Azis menegaskan bahwa wacana protes tersebut bisa memicu demoralisasi DPRD secara kelembagaan di mata masyarakat. Maka dari itu, sebagai mantan anggota DPRD, dia sangat menyayangkan sikap anggota tersebut.

“Lebih baik pikirkan penyelesaian agenda-agenda DPRD yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mengingat dalam waktu dekat DPRD harus segera menuntaskan penyusunan Tatib DPRD dan pembentukan AKD,” tandasnya.

Sibro Malisi, anggota DPRD yang memprotes pemotongan gaji itu, mengaku memiliki sudut pandang yang berbeda. “Saya tidak paham TKS itu apa karena sebelumnya tidak ada penjelasan dan sosialisasi. Selain itu, jika memang itu untuk sosial larinya ke mana? Apa Dinsos menerima dana? Saya takutnya yang komen tidak paham prosedur. Menyanyangkan tidak dosa kok,” katanya.

Sibro menegaskan, tupoksi, legislasi, anggaran, dan pengawasan memang harus dilakukan. Tetapi, jika urusan internal saja tidak dapat diselesaikan, maka mana mungkin bisa menjalankan fungsi kepada OPD.

“Ini bukan persoalan nominalnya, tetapi prosedur yang dijalankan. Jika memang benar untuk sedekah, saya berani kasih lebih. Wong sodaqoh ini urusan dengan Tuhan,” katanya.

Terpisah, Plt Sekwan Warsito mengatakan, hasil dari koordinasinya dengan pihak keuangan sebetulnya ada tiga pemotongan. Pertama untuk sedekah masjid Agung sebesar Rp 10 ribu. Selanjutnya untuk TKS Rp 5 ribu dan Badan Amil Zakat (BAZ) Rp 8 ribu.

“Dari keterangan lisan yang mengetahui terkait dengan dana TKS itu yakni untuk penderita Hidrosefalus. Sebab, dahulu ada yang kena penyakit tersebut dan tidak ada anggaranya dari Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Selanjutnya, pihaknya melaporkan pada pimpinan. Apakah dana tersebut nantinya diteruskan atau tidak. “Jika tidak diteruskan, maka dana yang sudah dipotong ditarik lagi atau nanti biar saya yang mengembalikan. Sebab, itu menjadi tanggung jawab saya,” ujarnya.

Namun, secara pribadi Warsito mengatakan, lebih baik dana tersebut tidak usah diteruskan. Mengingat urusan amal merupakan urusan pribadi masing-masing atau individu.

“Jadi, sebetulnya jika tidak diteruskan meringankan saya. Sebab, urusan kecil seperti itu ngeribetin. Harusnya saya memikirkan yang lain, ini malah memikirkan hal yang begini,” katanya sembari tersenyum.

Diberitakan sebelumnya, Sibro Malisi, anggota DPRD Kota Probolinggo menyoal pemotongan gaji yang dinilai sepihak. Sebab, pemotongan yang dilakukan secara auto debit itu dianggap tidak ada konfirmasi sebelumnya. Bahkan, menurutnya, pada saat ia menanyakan pada Sekwan, jawabanya ngambang.

Sibro membeberkan persoalan tersebut Rabu (4/9) pagi. Menurutnya, dari gaji Rp 26,5 juta yang diterima, ada pengurangan yang sebelumnya tidak ada koordinasi dan komunikasi. Dengan demikian maka dana tersebut dikatakan pungli (pungutan liar).

“Yang saya lihat itu bukan nominalnya. Namun, kejelasan prosedurnya. Sebab, jika dipotong auto debit, maka sudah dipastikan berpindah buku rekening dengan diperkuat kode 5502. Nah, ini yang perlu kejelasan. Iya jika benar disumbangkan, jika berada di perorangan?,” bebernya. (rpd/hn)