Ijazah Ponpes Bisa Digunakan untuk Daftar Pilkades di Kab Pasuruan

PURWOREJO, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan memastikan, ijazah ponpes bisa digunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon (balon) dalam Pilkades. Asalkan, ijazah itu sudah mendapat surat keterangan kesetaraan dari Kemenag Kabupaten Pasuruan.

Wabup Pasuruan Mujib Imron memastikan hal itu usai rapat internal membahas polemik tentang adanya ijazah ponpes yang ditolak mendaftar sebagai balon kades. Rapat dihadiri juga oleh Asisten 1 Anang Syaiful Wijaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan.

Wabup Gus Mujib –panggilannya- menegaskan, balon kades yang akan mendaftar bisa menyertakan ijazah ponpes. Asalkan, ijazah itu sudah mendapat surat keterangan kesetaraan dari Kemenag setempat di lokasi lulusan ponpes.

“Kami pastikan bahwa ijazah ponpes tetap bisa menjadi syarat untuk pendaftaran bakal calon kades. Namun, memang karena ada lulusan yang nonformal, maka ijazah yang dilampirkan ini harus sudah mendapat surat keterangan kesetaraan dari Kemenag,” terangnya.

Hasil rapat internal sendiri, diharapkan menjadi pedoman bagi panitia pilkades di desa. Sehingga, panitia tidak menolak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pemilihan kepala desa.

Di sisi lain, Kemenag Pusat sudah mengeluarkan edaran resmi tentang surat keterangan kesetaraan ini. Bahkan, Kemenag Kabupaten Pasuruan mulai memberikan surat keterangan kesetaraan untuk lulusan ponpes sejak tahun 2018.

Kemenag Kabupaten Pasuruan sendiri, siap memberikan surat keterangan kesetaraan bagi lulusan ponpes. Seperti yang ditegaskan Sarjono, kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren).

“Jadi, memang untuk ponpes salaf murni lulusan dulu, belum ada formalnya. Sehingga, butuh surat keterangan kesetaraan dari Kemenag,” terangnya.

Tidak hanya itu, Pendidikan Wustho yang setara SMP atau Tsanawiah dan Ulya yang setara SMA atau Aliyah, juga bisa mendapat surat kesetaraan dari Kemenag.

Sarjono mengatakan, masyarakat yang meminta surat keterangan kesetaraan, nantinya akan mendapat form yang harus diisi. Juga mendapat kelengkapan ijazah lulusan ponpes.

“Nanti Kemenag akan melakukan verifikasi, termasuk turun ke lapangan untuk memastikan keabsahan lulusan atau benar alumni dari pondok tersebut,” terangnya.

Bisa ada masalah, jika ponpes tempat belajar sudah tidak beroperasi. Namun, Kemenag memastikan akan berusaha ke kiai atau ustad bersangkutan. Dan selama dokumentasi administrasi lengkap, maka surat keterangan kesetaraan tetap bisa diberikan. (eka/hn)