Digadaikan ke Bank, SK DPRD Kab Pasuruan Laku Rp 950 Juta

BANGIL, Radar Bromo – Surat Keputusan (SK) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ternyata berharga mahal. SK setiap anggota bisa dijadikan jaminan untuk pengajuan pinjaman senilai Rp 950 juta ke bank.

Tingginya nilai SK itu pun tak disia-siakan wakil rakyat yang duduk di kantor DPRD di Raci, Kecamatan Bangil. Mereka berbondong-bondong menggadaikan SK ke Bank Jatim.

Tidak hanya satu orang atau dua orang. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, semua anggota dewan menggadaikan SK yang dimilikinya. Mereka menjadikan SK sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank. Pinjaman uang itu tidak lain digunakan untuk membayar utang.

Hal tersebut tak dipungkiri Sudiono Fauzan, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Dion –sapaan Sudiono Fauzan- mengaku, SK anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sudah bisa dijadikan jaminan pengajuan pinjaman uang atau biasa disebut digadaikan.

Bahkan, peminjaman dengan menggunakan SK sebagai jaminan itu, sudah cair Jumat (6/9), pekan lalu. Semula pengajuan pinjaman dengan menggunakan SK anggota dewan sebagai jaminan, memang harus menunggu ketua definitif dewan terpilih. Namun, kemudian ada perubahan kebijakan.

“Ternyata ada kebijakan lain dari pihak bank. Bahwa, pengajuan pinjaman bisa dicairkan tanpa menunggu ketua definitif,” terang Dion yang ditunjuk PKB menjadi ketua DPRD Kabupaten Pasuruan periode lima tahun ke depan.

WAKIL RAKYAT: Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan saat dilantik, beberapa waktu lalu. Saat ini, anggota dewan setempat ramai-ramai gadaikan SK. (Dok. Radar Bromo)

Ditambahkan Dion, besar kemungkinan semua anggota dewan menggadaikan SK-nya. Karena mereka rata-rata membutuhkan dana segar untuk membayar utang.

Maklum, selama kampanye, biaya yang dikeluarkan dewan untuk mempromosikan diri cukup tinggi. Bisa ratusan juta bahkan lebih dari Rp 1 miliar.

“Sebagian uang sendiri. Tapi sebagian lagi merupakan pinjaman. Nah, SK itulah yang digunakan untuk membayar utang menutupi biaya kampanye kemarin,” ungkapnya.

Dion menguraikan, pihak bank memberikan plafon Rp 950 juta untuk SK setiap anggota dewan. Tenor atau pelunasan utang itu dilakukan dalam waktu 4,5 tahun.

Sebagian anggota dewan menurutnya, ada yang mengambil hingga batas maksimal peminjaman atau Rp 950 juta. Namun, sebagian besar di bawahnya.

“Ada yang sampai batas maksimal, hingga hanya menyisakan Rp 800 ribu dari gaji. Itu, setelah dipotong pajak maupun potongan partai,” tambahnya.

Pihaknya tak merincikan seberapa besar gaji dewan. Namun, perkiraan bisa mencapai Rp 30 juta. Jumlah tersebut bersumber dari pendapatan representatif dewan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan lainnya.

Ruslan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan, menggadaikan SK merupakan hal yang wajar bagi anggota dewan. Karena mereka membutuhkan biaya besar untuk kampanye saat Pileg.

Dana kampanye itu, sebagian diperoleh dari utang. Sehingga, mereka dituntut untuk segera mengembalikan. “Nah, ketika SK sudah ada itulah, banyak anggota dewan yang menggadaikan SK,” ungkapnya.

Ruslan sendiri mengaku, juga mengajukan pinjaman ke bank. Besarnya bahkan mencapai Rp 700 juta. “Kalau dihitung, saya masih bisa membawa pulang gaji Rp 4 jutaan. Itu setelah gaji dipotong pajak, pinjaman bank, ataupun potongan lain,” pungkasnya. (one/hn)