Pengangguran di Jatim 3,99 Persen, Kota Probolinggo 3,6 Persen

KANIGARAN, Radar Bromo – Sektor informal menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi adanya bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif.

Bonus demografi bisa menjadi persoalan serius jika jumlah lapangan kerja tidak tersedia cukup bagi penduduk usia produktif. Sehingga, bisa menambah jumlah pengangguran. Jika dipersiapkan sejak awal, adanya bonus demografi bukan hal yang menakutkan. Bahkan, sejumlah negara di Asia telah mengahadapi bonus demografi. Seperti Jepang, Korea Selatan, dan China.

Hal ini diungkapkan Yusuf Ardyansana dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam Seminar Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Kota Probolinggo. Selasa (9/10), seminar ini digelar di Gedung Banggala Bhakti Pemkot Probolinggo. “Bonus demografi itu bukan hal yang menakutkan. Beberapa negara bahkan telah melalui bonus demografi, seperti Jepang dan Korea Selatan. Produk-produk Jepang adalah beberapa produk elektronik yang dihasilkan pada masa itu dan produknya dikenal luas,” ujarnya.

Yusuf mengatakan, adanya bonus demografi bisa membuka dua peluang. Meliputi, terjadinya chaos atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi masyarakat tinggi. “Adanya bonus demografis bisa mendorong perekonomian tumbuh tinggi dengan dukungan SDM produktif. Asalkan telah disiapkan sejak dini, tidak ada hal yang negatif dengan bonus demografi,” jelasnya.

Berdasarkan data Bappeda Jatim, saat ini angka pengangguran di Jawa Timur mencapai 3,99 persen. Di Kota Probolinggo, lebih rendah, hanya 3,6 persen. “Artinya, warga yang tidak memiliki pekerjaan di Kota Probolinggo ini lebih sedikit,” ujarnya.

Yusuf mengungkapkan, lulusan SMK menyumbang angka pengangguran terbesar di Jawa Timur. Dengan persentase mencapai 8,63 persen sampai Februari 2019. “Seharusnya lulusan SMK ini bisa terserap dalam dunia kerja maupun mengembangkan usaha. Ada yang salah mengapa lulusan SMK banyak yang menyumbang pengangguran. Perlu ada kajian serta upaya untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

Selain itu, Yusuf melihat revolusi industri 4.0 justru membuka peluang kerja baru. Apalagi dengan melihat situasi global yang terjadi saat ini. Seperti akses internet mendorong masyarakat untuk melakukan gaya hidup digital. Terutama industri makanan dan minuman bisa dikembangkan untuk usaha informal. “Dua sektor ini tidak butuh modal besar bagi masyarakat seperti halnya industri,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Moch. Soufis Subri mengatakan, berbicara bonus demografis, tidak hanya sekadar jumlah penduduk. Ada persoalan yang harus dihadapi, seperti masalah pengangguran. “Bonus demografi ini akan kita arahkan ke mana, sektor formal atau informal? Ini hal penting karena kenyataannya yang bisa mengatasi masalah pengangguran sektor informal,” ujarnya.

Insinyur teknik sipil ini menegaskan, perlu ada kajian untuk menjawab tantangan dari bonus demografi. “Intinya, kami harus punya kajian. Saya minta kepada Bappeda Litbang harus mampu menyediakan data terkait ini. Buat kajian bonus demografi di Kota Probolinggo serta dampaknya. Terutama dengan kehadiran jalan tol, kesiapan SDM, serta nasib UMKM dan penerapan teknologi di era 4.0,” ujar Subri. (put/rud)