Aktivis Desak Kejari usut Korupsi Dispora Kab Pasuruan hingga Tuntas

BANGIL, Radar Bromo – Progres penanganan kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, dinilai lambat. Senin (2/9), sejumlah aktivis pun mendatangi Kejari Kabupaten Pasuruan. Mereka mendesak Kejari untuk mengusut tuntas kasus korupsi itu.

Menurut Ismail Maki, koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Wilayah Timur (Format), kasus di Dispora Kabupaten tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pihak kejaksaan harus segera mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Kami khawatir, lambatnya penanganan kasus ini memunculkan kejahatan baru. Jangan sampai, penegakan hukum atas kasus Dispora, malah menjadi alat kejahatan pemerasan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar Maki –sapaannya-.

Ia juga meminta kejaksaan untuk tidak tebang pilih. Karena selama ini hanya berkutat pada pelanggaran-pelanggaran di desa yang diusut. “Jangan hanya kasus-kasus kelas teri yang diambil. Seperti DD ataupun ADD. Tapi, kasus yang besar ini harus ditangani hingga tuntas,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan M. Yusuf, aktivis dari LSM Gaib. Ia memberi dukungan kepada kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Dispora Kabupaten Pasuruan hingga ke akar-akarnya. Bahkan, ia juga mendesak agar siapapun yang terlibat, harus dijebloskan ke penjara.

“Kalau ada tersangka, langsung ditahan saja. Kalau tidak ditahan, enak dong. Mereka bisa lagi berbuat korupsi. Jangan sampai, kejaksaan masuk angin,” desaknya.

Direktur LSM Pus@ka Lujeng Sudarto merasa optimistis kejaksaan bisa mengusut kasus ini. Namun, pihaknya juga pesimistis kalau pengusutan tersebut bisa dilakukan hingga menjerat otak intelektualnya.

Ia lantas mengungkit kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Pasuruan, yakni dugana korupsi Kasda. Di mana, hanya dua orang yang dijadikan “tumbal”. Sementara terduga yang lain, dibiarkan. “Bahkan, tidak ada satupun anggota dewan kala itu yang terjerat,” ungkapnya.

Ia berharap, kejaksaan mampu mengungkap otak intelektual dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

“Kami memiliki asumsi, jangan-jangan hanya Bu Lilik yang jadi tersangka. Padahal, kasus dugaan korupsi di Dispora, tidak berdiri sendiri. Ada keterlibatan orang lain. Karena itu, kami minta agar kasus ini dibuka dan ada transparansi,” ulasnya.

Ia menegaskan, pihaknya dan rekan-rekan yang lain, tidak mengintervensi kejaksaan. Melainkan hanya menagih pihak kejaksaan untuk bersikap nondiskriminatif dalam penegakan hukum.

“Saya berharap kejaksaan tanding berkas. Bukan menjadikan kasus ini sebagai beras. Tangkap dan penjarakan aktor intelektualnya. Supaya menjadi pembelajaran dan efek jera bagi yang lain,” jelasnya.

Sementara itu, Kasipisus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra mengutarakan, penyelidikan hingga penyidikan kasus yang ada di Dispora Kabupaten Pasuruan sebenarnya singkat. Karena sebelumnya, pihak kejaksaan sudah mengantongi dua alat bukti bahkan lebih.

Namun, kendala penghitungan kerugian negara, sempat menghambat. “Kami sempat akan mengajukan ke BPKP. Namun, antreannya panjang. Sehingga menggunakan Inspektorat. Seharusnya, Desember 2018 kemarin sudah selesai. Tapi, karena alasan keterbatasan auditor dari Inspektorat, sehingga kasus ini pun sempat berlarut-larut,” urai Denny.

Dari perhitungan kerugian negara oleh ahli itulah, pihaknya kemudian bisa menetapkan tersangka. LW alias Lilik Wijayanti memang baru menjadi satu-satu orang yang ditetapkan tersangka. Namun, bukan berarti kasus ini berhenti kepada Lilik.

Denny menegaskan, kalau untuk keterlibatan tersangka yang lain, masih dalam proses penyidikan. “Untuk sementara, memang baru satu orang tersangka. Tapi, sekarang masih dalam proses pengembangan,” tuturnya.

Menurut Denny, LW memang tidak ditahan. Karena selain kooperatif, ada pertimbangan lain. “Ada barang bukti yang kami perlukan dari yang bersangkutan. Itu, yang membuat kami belum melakukan penahanan,” pungkasnya.

Diketahui, Kejari mengusut adanya dugaan korupsi di Dispora pada penggunaan anggaran 2017. Karena ditengarai sarat dengan korupsi. Sejumlah kegiatan di dinas yang baru terbentuk itu, banyak yang tidak sesuai dengan anggaran.

Sehingga, menyebabkan kerugian negara yang tak sedikit. Mencapai sekitar Rp 918 juta. Sejauh ini, baru Lilik, eks kabid olahraga di Dispora Kabupaten Pasuruan yang dijadikan tersangka. (one/mie)