DPRD Kota Probolinggo Minta BPJS Kesehatan Evaluasi Diri

MAYANGAN, Radar Bromo – DPRD Kota Probolinggo minta PBJS Kesehatan evaluasi diri. Sebab, ada banyak permasalahan yang terjadi akibat regulasi yang dibuat. Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo, ketika sosialisasi BPJS Kesehatan di ruang Rapat Utama Kantor DPRD, Rabu (28/8).

Salah satu anggota dewan, Agus Riyanto mengatakan, aturan yang dibuat Pemerintah Pusat kurang sinkron dengan daerah. Padahal, yang menjalankan daerah. Salah satunya terkait rujukan berjenjang. “Saya pikir harus ada evaluasi diri dari BPJS,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN yang dinonaktifkan. Faktanya warga tersebut masing kurang mampu. Namun, BPJS-nya dinonaktifkan. “Bukan hanya warganya yang baru tahu, BPJS-nya juga ketika dicek juga baru tahu jika warga itu dinonaktifkan. Ini kan lucu, siapa yang menilai warga tersebut mampu atau tidak, sehingga BPJS-nya dinonaktifkan,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya, Saiful Rohman mempertanyakan terkait obat generik yang tidak ter-cover BPJS. Padahal, meski harganya sedikit mahal dari pada obat yang ditanggung BPJS, namun nilainya terbilang masih kecil. Selain itu, masalah pasien yang mayoritas tiga hari sudah dipulangkan. Padahal, belum sembuh total. “Ini sering terjadi, khususnya di kelas III,” ujarnya.

Menyikapi sejumlah pertanyaan itu, Kepala BPJS Cabang Pasuruan Indrina Damaryanti mengatakan, penonaktifan PBI APBN dilakukan langsung oleh Kemensos karena ada ketidakvalitan data. “Jika ternyata orang tersebut dinonaktifkan, namun faktanya masih kurang mampu, bisa diajukan kembali,” ujarnya.

Mengenai obat yang ter-cover BPJS, menurut Indrina, tidak benar jika obatnya jelek. Sebab, sudah dilakukan penilaian, termasuk oleh Kemenkes. Namun, biasanya obat yang lebih mahal ada tambahan. Seperti, ada penghilang nyeri. Namun, bukan berarti obat yang lebih mahal lebih bagus daripada obat generik yang ditanggung BPJS.

Soal pasien yang tiga hari dipulangkan, menurutnya, hal itu bergantung pada dokter. Pihaknya menanggung biaya yang telah diagnosa. “Hanya saja kadang ada dokter yang memberikan obat di luar BPJS. Sehingga, biayanya cepat habis. Padahal, dokter tersebut harus pintar-pintar menggunakan dana atau biaya yang ada. Setelah habis karena tidak ditanggung, jadinya dipulangkan. Padahal, pasien pulang itu ada tiga. Pulang karena meninggal, karena sembuh, dan pulang paksa,” ujarnya. (rpd/rud)