Bawaslu Sebut Caleg Terpilih Pakai Ijazah Palsu Langgar Pidana Umum

KRAKSAAN, Radar Bromo – Bawaslu Kabupaten Probolinggo menegaskan, telah mendapat laporan dugaan pemakaian ijazah palsu anggota terpilih DPRD Kabupaten Probolinggo, Abdul Kadir. Bawaslu pun telah meregister perkara ini dan dibahas bersama dengan Gakkumdu.

“Perkara ini dilaporkan pada tanggal 8 Agustus. Tanggal 12 Agustus kami registrasi. Dan pada 20 Agustus kami bahas bersama Gakkumdu,” ujar Fathul Qorib, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

Hasilnya, ditemukan adanya unsur pidana pemilu dalam kasus itu. Ini berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 520 undang-undang ini mengatur tentang pemakaian surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pasal itu mengatur tentang bakal calon. Karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai caleg terpilih, maka Gakkumdu menyerahkan kasus ini pada pidana umum.

“Karena kondisi itu, kami rekomendasikan kepada pidana umum. Yang mana itu masuk pidana umum pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP. Di samping melanggar pidana umum, juga melanggar Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003 pasal 69. Karena itu kami rekomendasikan kepada pidana umum,” jelasnya.

Sementara itu, DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo memilih untuk menyerahkan pada hukum, kasus dugaan ijazah palsu itu. DPC menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi kasus tersebut.

“Kami menyerahkan semua kepada pihak berwajib. Kami tidak bisa mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Kami lebih memilih ikut proses hukum,” terang Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaedi.

Jon sapaan akrabnya, juga mengaku telah membentuk tim investigasi internal. Tim itu dibentuk beberapa waktu lalu untuk menelusuri kebenaran kasus tersebut.

Namun, dia menolak menyampaikan hasil kerja tim investigasi. Menurutnya, hasil kerja tim tidak untuk dikonsumis umum. Hanya dikonsumsi internal partai.

“Untuk hasilnya kami tidak bisa membuka. Untuk hasil dari investigasi itu hanya untuk kalangan internal partai. Tidak untuk umum,” ungkapnya. (sid/hn/fun)