Ada Dugaan Ijazah Palsu Caleg Terpilih Gerindra, KPU Tak Dapat Batalkan Pelantikan

KRAKSAAN, Radar Bromo – Ruang rapat kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Senin (26/8) mendadak ramai. Lima komisioner KPU melakukan audiensi di ruangan itu bersama 10 warga. Mereka membahas tentang dugaan pemakaian ijazah palsu anggota terpilih DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra, Abdul Kadir.

HM. Saudi Hasyim Jahur, salah satu warga yang melakukan audiensi dengan KPU menegaskan, ijazah yang digunakan oleh Kadir -sapaan caleg tersebut- dalam proses Pileg 2019 tidak asli alias palsu. Dia pun membawa sejumlah bukti yang memperkuat dugaan pemakaian ijazah palsu oleh caleg terpilih itu.

Di antaranya, pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan penyelenggara kelompok belajar Amanah, Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Misnari, penyelenggara kelompok belajar Amanah, dalam surat pernyataannya tanggal 19 Juli 2019 mengaku, tidak pernah mengeluarkan ijazah Paket C untuk Abdul Kadir.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menyebut, tidak ada permohonan legalisasi ijazah Paket C atas nama Abdul Kadir sejak 2016-2019. Surat dari Dinas Pendidikan itu tertanggal 9 Agustus dan ditujukan pada LSM Permasa yang diketuai HM. Saudi Hasyim Jahur.

“Kami punya bukti kuat dan sudah kami serahkan kepada Gakkumdu untuk ditangani. Ijazah ini nyata-nyata palsu,” ujarnya.

Karena ijazah palsu itu, pihaknya meminta agar Kadir tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada 30 Agustus nanti. Sebab, pemakaian ijazah palsu, menurutnya, menyalahi aturan.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menegaskan, pihaknya tidak bisa membatalkan pelantikan Abdul Kadir. Berdasarkan PKPU Nomor 5/2019 yang bisa menunda pelantikan calon terpilih yaitu calon terpilih sendiri. Dengan syarat, yang bersangkutan sukarela mengundurkan diri.

Calon terpilih bisa juga tidak dilantik, jika tersangkut pidana korupsi dan ada putusan inkracht dari pengadilan terkait kasus pidana umum. Dalam kasus ini, menurut Lukman, belum ada keputusan inkracht dari pengadilan. Sehingga, pelantikan tidak bisa ditunda.

KPU sendiri, menurut Lukman, sudah memverifikasi berkas pendaftaran caleg. Hasilnya, semua calon yang terpilih saat ini sudah memenuhi syarat pendaftaran. Termasuk ijazah.

“KPU hanya memverifikasi berkas. KPU tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan membuktikan apakah ijazah yang digunakan palsu atau asli,” jelasnya.

Hosnan Taufik, kuasa hukum Abdul Kadir secara terpisah membantah ijazah yang digunakan kliennya itu palsu. Hologram pada ijazah itu, menurutnya asli. Karena itu, jika berlanjut ke ranah hukum, pihaknya akan mendatangkan saksi ahli untuk pembuktiannya.

“Menurut saya, Bapak Abdul Kadir tetap akan dilantik. Karena KPU telah menetapkan caleg terpilih. Misalnya kalau tidak dilantik, itu dasarnya apa,” ujar Hosnan.

Dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, menurut Hosnan, pihaknya akan membuktikan bahwa ijazah milik kliennya memang asli. Pihaknya pun tidak segan melaporkan balik apabila dalam kaus ini ada unsur pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan.

“Jika nanti memenuhi unsur, akan kami laporkan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik terhadap Abdul Kadir yang disangka menggunakan ijazah palsu,” ungkapnya. (sid/hn/fun)