Dilantik, DPRD Kota Probolinggo Terima Rp 26 Juta Lebih Sebulan

MAYANGAN, Radar Bromo – Usai dilantik, kantong tiap anggota DPRD Kota Probolinggo bakal lebih tebal. Mereka berhak mendapatkan penghasilan sebesar Rp 26.286.430 setiap bulan.

Pendapatan itu murni sebagai anggota. Belum ada tunjangan dari alat kelengkapan dewan (AKD). “Pendapatan setiap bulan anggota DPRD sekitar Rp 26 juta. Itu, termasuk tunjangan keluarga, beras, perumahan, uang paket, tunjangan komunikasi, dan tunjangan transport,” ujar Plt Sekwan DPRD Kota Probolinggo Warsito, Sabtu (24/8).

Namun, tunjangan ini belum termasuk tunjangan dari alat kelengkapan dewan (AKD). Mengingat AKD masih belum terbentuk.

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD, rincian pendapatan anggota DPRD antara lain uang representatif/gaji pokok Rp 1.575.000, tunjangan keluarga Rp 220.500, tunjangan jabatan Rp 2.283.750. Lalu, tunjangan beras Rp 289.680, uang paket Rp 157.500, tunjangan perumahan Rp 6.290.000. Kemudian, tunjangan komunikasi intensif Rp 8.925.000 dan tunjangan transportasi Rp 6.545.000.

Untuk pemberian tunjangan komunikasi intensif, tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Apakah kemampuan ekonominya tinggi, sedang, atau rendah. Selain itu, nantinya juga ada tunjangan reses yang pemberiannya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD, pasal 8 ayat 6. Untuk daerah dengan kemampuan ekonomi tinggi diberikan 7 kali, sedang 5 kali, dan rendah 3 kali.

Kota Probolinggo sendiri termasuk kota dengan kemampuan ekonomi sedang. Sehingga, tunjangan komunikasi intensif diberikan lima kali dalam setahun.

Dalam PP tersebut juga meyebutkan bahwa anggota DPRD dan pimpinan DPRD mendapat sejumlah jaminan. Yaitu, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas serta atribut.

Selain itu, bagi Pimpinan DPRD Kota Probolinggo berhak mendapatkan kendaraan dinas. Hal ini tidak berlaku bagi anggota DPRD maupun ketua AKD. (put/hn)