Anggaran Pilwali Kota Pasuruan Dikepras Rp 4 Miliar, KPU Kurangi Sosialisasi

PURWOREJO, Radar Bromo – Anggaran Pilkada 2020 Kota Pasuruan yang diajukan KPU Kota Pasuruan, dikepras. Saat ini anggaran Pilkada 2020 menjadi Rp 19 miliar atau dikepras Rp 4 miliar lebih.

Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran berupa dana hibah ke Pemkot Pasuruan senilai Rp 23 miliar. Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan honorarium maupun sosialisasi.

Selebihnya, diperuntukkan kebutuhan teknis dan logistik. Di antaranya, untuk pengadaan surat suara.

“Jumat (16/8) kami hearing dengan DPRD Kota Pasuruan untuk membahas anggaran dalam Pilkada 2020,” ungkap Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari.

Royce membeberkan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp 23 miliar. Salah satu faktornya, karena KPU akan memaksimalkan sosialisasi pada pemilih. Misalnya, kegiatan relawan demokrasi yang sebelumnya hanya berkutat pada 11 basis pemilih, akan dimaksimalkan di tiap kelurahan.

“Sosialisasi memang kami perbanyak. Karena evaluasi dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, sosialisasi kurang maksimal. Jadi, butuh sosialisasi yang lebih intens. Sehingga, bisa menyentuh masyarakat paling bawah,” ucapnya.

Tetapi, setelah direvisi oleh tim keuangan Pemkot Pasuruan dan DPRD setempat, diperkirakan anggaran yang akan dikucurkan lebih sedikit. Berkisar di angka Rp 19 miliar.

“Pertimbangannya ialah kemampuan daerah,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan M Arief Ilham.

Arief menilai, dengan mengurangi anggaran sampai Rp 4 miliar lebih itu, sudah memenuhi kebutuhan KPU. “Saya rasa dengan anggaran segitu (Rp 19 miliar, Red) sudah bisa maksimal,” jelasnya.

Lantaran anggaran yang akan dihibahkan lebih sedikit, kata Royce, kemungkinan pihaknya juga akan mengubah beberapa program kegiatan. Terutama program sosialisasi.

“Karena ada revisi anggaran, KPU harus mengurangi frekuensi pertemuan dalam sosialisasi. Misalnya jika direncanakan sepuluh kali pertemuan, bisa jadi hanya digelar lima kali untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” paparnya.

Anggaran Pilkada 2020 itu sendiri, akan diberikan Pemkot Pasuruan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam PKPU Nomor 15/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020, disebutkan batas akhir penandatanganan NPHD yaitu 1 Oktober 2019. (tom/fun)