Usai Dilantik, Setumpuk PR Menunggu Dewan Baru, Paling Buruk APBD-P Tak Terbahas

BANGIL, Radar Bromo – Sebanyak 49 anggota terpilih DPRD Kabupaten Pasuruan resmi dilantik Rabu (21/8). Dari jumlah itu, 16 orang di antaranya merupakan wajah baru. Selebihnya, merupakan wajah-wajah lama yang kembali terpilih saat Pileg 2019.

Namun, tidak semua anggota legislatif bisa dilantik bareng kemarin. Dari 50 orang, satu orang absen atau tidak bisa dilantik. Satu-satunya orang yang “ditunda” pelantikannya adalah Shobih Asrori. Politisi dari PKB ini belum bisa dilantik bareng yang lain lantaran masih menjalankan ibadah suci di Makkah.

PUNYA PR: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan usai pelantikan. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Pasca pelantikan, anggota legislatif Kabupaten Pasuruan memiliki setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya, pembahasan KUPA PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020 yang gagal diselesaikan oleh anggota legislatif periode 2014-2019.

Di sisi lain, pembahasan KUPA PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020, dimungkinkan tak akan cepat terlaksana. Sebab, pembahasannya menunggu alat kelengkapan dewan yang baru terbentuk lebih dulu. Alat kelengkapan yang dimaksud, mulai dari komisi, Banggar, Banmus, dan BK.

“Padahal, pembentukan alat kelengkapan dewan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Paling tidak, bisa satu bulan setelah pelantikan,” terang Udik Djanuantoro, mantan anggota dewan yang juga ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan.

Karena itulah, pihaknya memandang, dewan periode baru harus bekerja cepat. Karena bila tidak, APBD Perubahan 2019 yang didasari oleh KUPA PPASP bisa tak terbahas.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pasuruan Abdul Rouf menyampaikan, tugas yang dikejar anggota legislatif pascapelantikan ini adalah pembentukan fraksi. Selain itu, ada juga penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tatib. Selanjutnya, penetapan pimpinan dewan definitif.

“Tugas kami, memfasilitasi terbentuknya fraksi, penyusunan tatib, serta proses penetapan dewan definitif,” sambungnya.

Ia mengakui, butuh waktu untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Setelah pimpinan definitif dan tatib diselesaikan, baru pembentukan alat kelengkapan dewan bisa dilakukan.

“Butuh waktu memang. Makanya, anggota dewan perlu kompak. Supaya, fraksi-fraksi bisa terbentuk dan tahapan-tahapan lain bisa terselesaikan,” ulasnya.

Pihaknya pun tak memberikan jaminan waktu untuk bisa segera menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan. Walaupun, alat kelengkapan itu menjadi sarana dalam pembahasan KUPA PPASP dan KUA PPAS.

“Itu nanti tergantung pimpinan definitif. Sekarang yang menjadi tugas kami, segera membentuk fraksi-fraksi, tatib, dan penetapan pimpinan definitif. Kalau kompak, itu semua bisa terselesaikan. Paling tidak nggaK sampai sebulan,” pungkasnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengakui, proses pembahasan KUPA PPASP maupun KUA PPAS, bisa memakan waktu lebih lama. Karena saat ini pembahasannya masih menunggu alat kelengkapan dewan terbentuk.

Kendati begitu, pihaknya meyakinkan, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap akan berjalan. “Kalau kemungkinan paling buruk, APBD perubahan tidak bisa terbahas, tentunya tidak akan ada perubahan dalam penganggaran. Maka, APBD tetap akan menggunakan APBD induk,” ulasnya. (one/fun)