Perdin Pemkot Probolinggo Dinilai Terlalu Besar, Dikepras Rp 200 Juta

MAYANGAN, Radar Bromo – Anggaran perjalanan dinas (perdin) di Bagian Umum mendapat sorotan. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2019, anggaran perdin itu dinilai terlalu besar yaitu Rp 2,2 miliar.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo pun meminta anggaran perdin itu dikurangi. Apalagi, anggaran itu efektif hanya untuk tiga bulan saja. Yaitu, sampai Desember 2019.

Ada beberapa anggota Banggar DPRD yang menyoroti anggaran Perdin itu, Rabu (21/8). Sorotan itu disampaikan saat rapat antara Banggar dengan tim anggaran Pemkot Probolinggo di ruang utama DPRD kota setempat.

Anggaran perdin itu sendiri, melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Anggaran sebesar itu diperuntukkan perdin di dalam negeri dan luar negeri.

Anggota Banggar DPRD Agus Rianto menilai, anggaran perdin itu terlalu besar untuk wali kota dan jajaran pejabat di bawahnya. Sebab, jumlah itu hanya akan dipakai untuk empat bulan. Bahkan, jika dihitung, hanya efektif untuk tiga bulan saja. Yaitu, sampai Desember 2019.

Oleh karenanya, Agus mengusulkan agar anggaran perdin itu dikurangi saja. Selanjutnya, pengurangan anggaran tersebut bisa dialokasikan bagi kesejahteraan ASN di bawahnya.

Wali Kota sendiri, menurut Agus, sempat berjanji tidak akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Itulah mengapa, anggaran Rp 2,2 miliar menurutnya terlalu besar.

“Kami menilai, anggaran yang kurang lebih efektifnya untuk tiga bulan saja itu, terlalu besar. Jadi, kami minta anggaran perdin itu dikepras. Namun, pihak eksekutif mengatakan tidak mungkin perdin keluar negeri dikepras. Sehingga, diambilkan di dalam negeri,” bebernya.

Plt Sekda Achmad Sudiyanto mengiyakan usulan Banggar DPRD. Namun, dia menegaskan, anggaran perdin sebesar Rp 2,2 miliar itu tidak hanya dipakai untuk wali kota. Melainkan digunakan juga untuk pejabat di bawahnya.

Sudi pun menegaskan, anggaran perdin keluar negeri yang besarnya Rp 300 juta, tidak bisa dikepras. Yang bisa dikepras yakni anggaran perdin di dalam negeri.

Setelah melalui proses argumentasi, Banggar DPRD dan tim anggaran eksekutif sepakat anggaran perdin dikurangi Rp 200 juta.

“Anggaran perdin luar negeri nominalnya relatif kecil, hanya Rp 300 juta. Tidak bisa itu dikurangi, sebab anggaran tersebut disiapkan apabila ada undangan pelatihan dari Kemendagri untuk kepala daerah dan beberapa pejabat yang ditunjuk. Tidak melulu wali kota,” bebernya.

Pada Jawa Pos Radar Bromo, Sudi panggilannya menyebut, anggaran perdin itu melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Bunyi nomenklaturnya yaitu, Biaya Konsultasi dan Perjalanan Dinas.

Sesuai dengan bunyi nomenklaturnya, anggaran perdin di Bagian Umum ini tidak hanya dipakai untuk wali kota. Tapi juga untuk pejabat yang lain.

“Biar dak salah ya. Nanti dipikirnya anggaran sebesar itu untuk wali kota saja. Tidak. Tapi, juga untuk pejabat yang lain,” terangnya.

Sudi merinci, selain wali kota, ada sembilan pejabat lain yang dibiayai anggaran ini. Yaitu, wakil wali kota, sekda, tiga staf ahli, tiga asisten, dan kabag umum. Juga, sebanyak 101 staf bagian umum yang melakukan perjalanan dinas, diambilkan dari anggaran ini.

Dengan dikuranginya anggaran perdin, lanjut Sudi, saat ini anggaran yang ada menjadi Rp 2 miliar. Sebesar Rp 300 juta di antaranya untuk perdin keluar negeri. Sementara sisanya Rp 1,7 miliar untuk anggaran perdin di dalam negeri atau luar daerah. (rpd/hn)