Wali Kota Probolinggo Persilakan Review Perda Hiburan

KANIGARAN, Radar Bromo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mempersilakan masyarakat untuk me-review Perda Nomor 9/2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Tempat Hiburan. Terutama bila masyarakat menilai Perda tersebut mengesahkan keberadaan tempat hiburan.

“Silakan jika memang mau me-review perda itu. Malah bagus kalau perda di-review,” ujar Wali Kota Hadi, Senin (19/8).

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo Tirmidzi menyiratkan review (pengawasan terhadap perda) terhadap Perda Nomor 9/2019. Namun, yang dilakukan tidak sampai judicial review ke Mahkamah Agung.

MUI, menurutnya, akan melakukan uji materi. Harapannya, dengan uji materi itu akan diketahui apakah perda tersebut masih layak dipertahankan dan apakah sudah mewakil aspirasi warga Kota Probolinggo, terutama umat Islam.

“Kami akan melakukan uji materi, melakukan eksaminasi dengan mengundang pakar hukum, pakar keagamaan untuk membahas perda tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, jangan sampai keberadaan perda tersebut memberikan celah bagi terbukanya praktik-praktik kemaksiatan.

“Kadang adanya perda ini dijadikan celah bagi pelaku usaha hiburan malam untuk menyiasati peraturan,” ujarnya.

Kemungkinan me-review Perda Nomor 9/2019 dilontarkan Wali Kota Hadi setelah aksi damai doa bersama oleh ratusan dan kelompok masyarakat Senin (19/8). Kegiatan itu untuk mendukung kebijakan Wali Kota tidak memperpanjang izin tempat hiburan malam. Sebab, tempat hiburan malam dinilai memancing banyak kemaksiatan.

Namun, DPRD Kota Probolinggo meminta Wali Kota agar mengkaji kebijakan tersebut. Mengingat Perda Kota Probolinggo tidak melarang adanya tempat hiburan. Namun, hanya mengatur dan mengawasi.

“Jika memang ingin melarang tempat hiburan, maka ubah dulu peraturannya. Biar tidak melanggar Perda,” ujar Agus Rudiyanto Ghaffur, ketua DPRD Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu. (put/hn)