Status Tanah yang Dipakai TNI AL Hanya Hak Pakai Permukiman

SURABAYA, Radar Bromo – Sejak tahun 1960, konflik agraria antara warga 10 desa di Kecamatan Nguling dan Lekok dengan TNI AL, belum juga tuntas. Pusat Studi Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya menyebut, TNI AL hanya memiliki hak pakai untuk permukiman atas tanah sengketa itu.

Herlambang Perdana Wiratraman, ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Unair menyampaikan hal itu, saat rilis pada Selasa (13/8). Rilis dilakukan di Ruang Pusat Studi, Fakultas Hukum Unair tentang Penyampaian Hasil Kajian Hukum dan HAM terkait konflik tanah di 10 desa dengan TNI AL di Kabupaten Pasuruan.

BEBER DATA: Ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Unair Surabaya Herlambang Perdana Wiratraman. (Erri Kartika/Jawa Pos Radar Bromo)

Di sini, Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Unair melakukan kajian bersama Pusat Studi Agraria. Hasilnya, TNI AL hanya memiliki hak pakai untuk permukiman atas tanah sengketa itu. Bukan hak pakai untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL.

Dalam keterangannya, Herlambang mengacu pada Sertifikat Hak Pakai untuk Proyek Permukiman TNI AL (Prokimal) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional. Dari sertifikat itu, diketahui selama ini izin yang diberikan hanya untuk hak pakai permukiman, bukan untuk pusat latihan tempur.

Dari hasil kajian itu, Pusat Studi Hukum HAM Unair memberikan rekomendasi terkait konflik agraria. Bahwa presiden selaku Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh untuk memulihkan situasi ancaman dan hak tanah warga di 10 desa. Selain itu, 10 desa yang bersengketa dengan TNI AL harus dilakukan reforma agraria dengan mengembalikan hak-hak masyarakat.

Jajaran pemerintah di bawahnya, harus terlibat aktif dalam penyelesaikan akar masalah. Baik Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Pasuruan.

“Saya berharap hal ini cepat dilakukan. Sebab, saksi awal sengketa tanah pada tahun 1960-an sudah banyak yang tua. Bahkan, mungkin lupa atau meninggal. Kita berharap ada segera penyelesaian,” terangnya.

Dalam rilis itu, sebagian warga terdampak hadir. Termasuk dari LBH Surabaya yang mendampingi warga terdampak. Sayangnya, TNI AL yang juga diundang, tidak hadir dalam rilis terbuka yang dilakukan oleh Unair.

Purwo Eko, kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling berharap, segera ada mediasi atas sengketa tanah di 10 desa. Agar tidak lagi berlarut-larut. Termasuk tidak ada lagi tekanan pada kepada desa dan pembatasan pembangunan.

Kades Sumberanyar saat rilis juga menunjukkan peta topografi yang dibuat oleh Komando Daerah Militer V/Brawijaya tahun 1926. “Dalam peta tersebut, terbukti kami sudah ada sejak 1926. Kami menempati tanah tersebut lebih lama. Bahkan, tiga generasi sebelum Indonesia merdeka. Jadi, kami bukan pendatang di sana,” pungkasnya.

Jawa Pos Radar Bromo juga berusaha mengonfirmasi masalah ini ke Kolatmar TNI AL di Grati. Namun, saat ini posisi humas Kolatmar Grati TNI AL sedang kosong. Sehingga, media ini hanya bisa meminta keterangan dari Pasintel Kolatmar Grati TNI AL Mayor Marinir Inggit.

Namun, Mayor Marinir Inggit belum memberikan jawaban atas rilis dari Unair yang menyebutkan, Kolatmar hanya memiliki izin pakai untuk Proyek Permukiman TNI AL (Prokimal). Menurutnya, masalah tersebut yang berhak memberikan keterangan adalah Komandan Kolatmar TNI AL Grati.

“Untuk kasus tersebut yang berhak memberikan pernyataan seharusnya langsung Komandan Kolatmar. Kami terbuka pada pemberitaan. Namun, memang untuk pemberitaan ini langsung ke Komandan,” terangnya.

Saat Radar Bromo melakukan konfirmasi, Komandan Kolatmar sedang di Jakarta. Karena itu, Mayor Marinir Inggit menyarankan untuk menanyakan masalah ini hari Senin (19/8) atau Selasa (20/8). Saat Komandan Kolatmar sudah berada di Pasuruan.

Selasa (20/8) saat mengkonfirmasi ulang, Radar Bromo juga tidak berhasil bertemu dengan pimpinan tertinggi di Kolatmar TNI AL Grati. Media ini kembali bertemu dengan Pasintel Kolatmar Grati TNI AL Mayor Marinir Inggit.

Mayor Marinir Inggit pun meminta waktu untuk menyampaikan hal ini pada pimpinan. “Kami minta waktu untuk melaporkan ini ke pimpinan. Kapan itu, dak bisa mastikan. Tergantung pimpinan,” tegasnya.

Kolatmar sendiri menurutnya, hanya pihak yang bertanggung jawab di Grati. Sementara wewenang Kolatmar, tetap ada pada Lantamal Surabaya.

“Jadi kami harus laporan ke pimpinan. Minimal Lantamal Surabaya. Kolatmar di sini hanya pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya. (tim)