Soal Sengketa Warga-TNI AL, Pemkab Siap Jika Harus Relokasi, Saat Ini Ajukan Lagi Penyelesaian

PASURUAN, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan siap merelokasi warga di 10 desa di Kecamatan Nguling dan Lekok. Andai tidak ada titik temu dalam sengketa agraria antara warga dengan Kolatmar TNI AL di Grati. Namun, tentu saja butuh pembahasan mendalam dari pusat sampai tingkat desa.

Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan mengatakan, sengketa tanah yang terus berkepanjangan membuat warga di 10 desa Lekok dan Nguling, tidak nyaman. Salah satunya, listrik PLN belum masuk di sini.

MENCARI FAKTA: Rilis Penyampaian Hasil Kajian Hukum dan HAM terkait konflik tanah di 10 desa dengan TNI AL di Kabupaten Pasuruan di Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Selasa silam (13/8). (Erri Kartika/Radar Bromo)

“Memang saat ini aliran listrik secara resmi dari PLN juga belum masuk. Kami sudah mencoba ke Kemendagri sampai Dirjen Tenaga listrik, juga TNI AL. Tapi memang memang belum ada persetujuan,” terangnya.

Karena itu jika tidak ada titik temu, Pemkab Pasuruan memilih untuk menindaklanjuti dengan relokasi. Tujuannya, agar kondisi masyarakat lebih nyaman.

“Relokasi ini sudah lama dipikirkan oleh Pemkab Pasuruan. Termasuk Pak Bupati juga menyampaikan ke Pusat terkait nasib warga di sana. Salah satunya listrik yang secara resmi belum masuk,” ujarnya.

Namun relokasi ini tetap harus dibahas secara konkrit, mulai dari Pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur sampai ke tingkat Desa, sesuai kewenangan masing-masing. “Tentu saja dengan back up presiden,” jelasnya.

Rencana relokasi ini adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan, jika tidak ada tindak lanjut menyikapi sengketa. Terakhir, Gus Mujib sudah menyampaikan ke Moeldoko selaku kepala staf kepresidenan tentang masalah ini.

Saat Salat Idul Adha di Masjid Chenghoo Pandaan, Gus Mujib menyampaikan kemungkinan relokasi. Bahkan, Moeldoko juga menanyakan apakah Pemkab Pasuruan siap relokasi.

“Pak Moeldoko sudah tanya apakah Pemkab Pasuruan siap melakukan relokasi? Saya jawab siap, tapi tetap harus dibicarakan konkritnya,” terangnya. (tim)

Selain pilihan merelokasi warga, Pemkab Pasuruan juga berupaya menyelesaikan konflik tanah antara warga dengan TNI AL. Namun, memang butuh penanganan yang lebih untuk menyelesaikan sengketa ini.

Hal tersebut diungkapkan Anang Saiful Wijaya, Asisten 1 Pemkab Pasuruan. Anang mengatakan, Pemkab sudah beberapa kali mengajukan upaya untuk menyelesaikan masalah antara warga dengan Kolatmar Grati.

“Kami sudah mengirim surat penyelesaian ke pusat. Baik ke Presiden, Kementrian Kopolhukam, termasuk sampai tingkat Gubernur Jawa Timur,” terangnya.

Bahkan, Pemkab Pasuruan tidak sekali dua kali saja mengirimkan surat agar ada upaya penyelesaian atas sengketa itu. Pada 2018, Pemkab kembali mengirim surat permintaan penyelesaian sengketa. “Termasuk terakhir pada Januari 2019, kami juga mengirimkan surat kembali ke pusat dan lainnya,” terangnya.

Namun memang sampai saat ini, Pemkab Pasuruan belum mendapat informasi atau follow up dari pusat atas surat yang dikirim. Sampai saat ini, Pemkab Pasuruan masih menunggu dan berharap kasus sengketa tanah yang sudah berpuluh tahun itu bisa segera terselesaikan.

“Jadi kami berharap segera ada solusi dari pusat. Sebab, sengketa tanah ini wewenang pusat. Kami berharap ada follow up,” terangnya.

Warga Sumberanyar, Kecamatan Nguling sendiri, menilai belum ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa itu. Baik itu dari Pemprov Jawa Timur, maupun pusat. Karena itu, warga bersekapat akan jemput bola agar masalah ini mendapat perhatian.

“Dalam waktu dekat, kami warga yang bersengketa akan jalan kaki ke Provinsi agar ada perhatian penyelesaian. Tapi jika tetap tidak ada perhatian, kami siap ke jakarta untuk menemui Presiden,” ungkapnya.

Susanto, salah satu warga Sumberanyar menyebut, penyelesaian tanah ini sudah menjadi harga mati bagi warga. “Kami lebih baik mati saat meminta keadilan ke Jakarta, daripada mati bersengketa di tanah sendiri,” ungkapnya. (tim)