74 Klinik Kesehatan di Kab Pasuruan Belum Terakreditasi

BANGIL, Radar Bromo – Sampai pertengahan Agustus tahun ini, tercatat belum ada satu pun klinik kesehatan di Kabupaten Pasuruan yang terakreditasi. Padahal, akreditasi tersebut penting untuk keberlangsungan layanan klinik tersebut.

Bila tidak, klinik-klinik yang belum terakreditasi terancam tak bisa beroperasi pada 2021. “Hal inilah yang membuat kami terus mendorong agar klinik-klinik di Kabupaten Pasuruan bisa terakreditasi,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko.

Ugik menyampaikan, kebijakan tersebut seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter Mandiri dan Tempat Praktik Dokter Gigi. Sesuai kebijakan pemerintah, klinik-klinik tersebut harus terakreditasi pada 2021.

Karena bila tidak, keberlangsungan klinik tersebut terancam. Bukan saja tidak bisa bekerja sama dengan BPJS, tetapi juga operasional klinik setempat juga terancam tak berkelanjutan.

“Bukan tidak mungkin, izin operasional klinik setempat bisa tak diperpanjang oleh pemerintah. Tentu ini akan menjadi sanksi berat bagi pemilik klinik,” sambungnya.

Karena itulah, pihaknya terus mendorong agar klinik-klinik di Kabupaten Pasuruan bisa terakreditasi. Meski tidak mudah. Karena membutuhkan biaya yang tak murah dan dilakukan secara mandiri.

Dari catatan Dinkes, saat ini setidaknya ada 74 klinik di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 34 di antaranya klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, tak ada satu pun yang terakreditasi.

“Kami terus mendorong agar terakreditasi. Sosialisasi kami lakukan agar pihak klinik mau mengurus akreditasi,” tambahnya. (one/mie)