Periode Bakal Habis, Dewan Bakal Dapat Uang Pengabdian, Sudah Disiapkan Rp 477 Juta

BANGIL, Radar Bromo – Menjelang berakhirnya masa jabatan, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan bakal mendapatkan uang tambahan. Uang yang dimaksud yaitu uang jasa pengabdian sebagai tanda berakhirnya masa jabatan atau ‘pensiun’. Besarnya beragam, tergantung kedudukan di kursi dewan.

Bagi-bagi uang jasa pengabdian ini, tidak hanya diperuntukkan anggota dewan yang tidak lolos mencalonkan diri pada Pileg 2019. Karena mereka yang kembali terpilih pun, mendapatkan hak yang sama. Total dana yang disiapkan untuk jasa pengabdian itu mencapai Rp 477 juta.

KANTOR WAKIL RAKYAT: Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci. Dalam waktu dekat, penghuni di kantor ini akan ada wajah-wajah baru. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, uang jasa pengabdian ini diberikan untuk anggota legislatif yang sudah mengabdi selama lima tahun. Terhitung sejak 2014 lalu hingga 2019 ini.

“Uang jasa pengabdian itu akan diberikan saat mereka purnatugas atau sebelum pelantikan anggota dewan yang baru,” kata Dion, saat ditemui di kantornya Rabu (14/8).

Pemberian uang jasa pengabdian itu, dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini seperti yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPR dan DPRD.

Besarnya adalah enam kali dari uang representasi dewan. Uang representasi dewan tersebut berbeda. Untuk ketua dewan, mendapatkan Rp 2,1 juta per bulannya. Sementara wakil ketua, uang representasinya Rp 1,68 juta per bulan. Sedangkan anggota, besarannya Rp 1,575 juta. “Uang representasi ini, bisa dikatakan gaji pokok dewan,” tambah Dion.

Menurut Dion, uang jasa pengabdian yang diterima anggota dewan adalah enam kali dari uang representasi. Untuk ketua, besaran uang jasa pengabdian yang didapatkan bisa mencapai Rp 12,6 juta. Sementara wakil ketua, mendapatkan Rp 10,08 juta per orangnya. Sedangkan anggota, masing-masing Rp 9,45 juta per orangnya.

Total ada Rp 477 juta anggaran APBD yang harus dikeluarkan untuk anggota dewan yang akan purnatugas itu. Jumlah itu terhitung dari banyaknya anggota yang mendapatkannya. Yakni, satu orang ketua dewan, tiga orang wakil ketua, dan 46 orang anggota.

Meski begitu, Dion tak memberi tanggapan apakah nilai tersebut terlalu kecil atau besar. “Kalau soal itu, biar masyarakat yang menilai. Yang jelas itu sudah diatur dalam PP,” pungkasnya. (one/fun)