Naik jadi Tipe B, Pelayanan Pasien di RSUD Bangil Malah Terhambat

BANGIL, Radar Bromo – Berbeda dengan kondisi RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo saat ini. RSUD Bangil yang naik kelas dari tipe C ke tipe B, juga punya dilema sendiri. Bukan hanya menurunkan jumlah pasien yang berobat, layanan rumah sakit jadi terhambat seiring kebijakan layanan berjenjang.

Pasalnya, tidak serta merta pasien BPJS Kesehatan bisa ter-cover seperti sebelumnya. Untuk bisa mendapatkan penanganan di RSUD Bangil, pasien harus mendapat rujukan dari rumah sakit tipe D atau C setelah mendapat pelayanan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.

HEARING: Dewan saat rapat dengar pendapat soal RSUD Bangil. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Ironisnya, banyak rumah sakit tipe D di Kabupaten Pasuruan yang memberikan rujukan ke rumah sakit di luar daerah. Seperti RSSA Malang yang bertipe A.

Kondisi itu dinilai membuat RSUD Bangil bisa “mati” pelan-pelan. Bahkan, guyonan agar lembaga BLUD itu terdegradasi ke tipe C, kembali bermunculan.

Hal itu terungkap dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan dengan RSUD Bangil, Dinkes, serta BPJS Kesehatan, Rabu (14/8). Saat itu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Sholeh menguraikan tentang masalah yang banyak muncul di RSUD Bangil.

Menurutnya, pasien tidak bisa mendapatkan layanan di RSUD Bangil seperti sebelumnya lantaran RSUD Bangil naik kelas. “Ada pasien yang cukup tua dengan sakit jantung, mengeluh kepada kami. Ia sebenarnya senang dengan pelayanan di RSUD Bangil. Tapi, tidak bisa mendapatkan layanan di RSUD Bangil. Malah mendapat rujukan ke RS Sidoarjo,” terangnya.

Pasien tersebut menurutnya, mengikuti alur pelayanan sesuai ketentuan. Setelah menjalani perawatan di faskes pertama, dia mendapat rujukan ke rumah sakit tipe D yakni RS Masyitoh.

Lalu, pasien tersebut kembali mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi. Namun, bukan ke RSUD Bangil. Melainkan ke rumah yang ada di Sidoarjo.

“Tidak bisakah dari faskes pertama itu langsung ke RSUD Bangil. Atau paling tidak, ada penekanan bagi rumah sakit di wilayah Kabupaten Pasuruan agar memberi rujukan ke RSUD Bangil,” sampainya.

Yang lebih membingungkan, pasien tersebut mendapat surat rujukan pukul 14.00. Namun, tidak bisa langsung masuk ke RSUD Bangil pada hari itu. Baru besoknya, pasien tersebut bisa masuk dengan meminta rujukan ulang dari puskesmas atau faskes pertama.

“Ini dapat rujukan, tapi tidak boleh langsung masuk. Baru besoknya bisa masuk ke RSUD Bangil. Kok masyarakat diombang-ambingkan,” ulasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Pasuruan Ariyanti menyampaikan, rujukan berjenjang yang diterapkan secara online, hanya diberlakukan terhadap pasien non emergency. Sementara untuk emergency, tidak diberlakukan layanan berjenjang.

“Artinya, pasien emergency, bisa langsung mendapatkan pelayanan di rumah sakit manapun. Termasuk RSUD Bangil, yang sudah naik tingkat menjadi tipe B,” tandasnya.

Penerapan layanan berjenjang ini, sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Di mana, layanan berjenjang ini, ditujukan untuk pemerataan rumah sakit.

Sehingga, tidak ada istilah rumah sakit gemuk. “Layanan berjenjang ini direalisasikan agar layanan rumah sakit merata,” sambungnya.

Ia menguraikan, alur layanan berjenjang ini dimulai dari layanan faskes pertama. Dari situ, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit tipe D atau C.

Selanjutnya, rumah sakit tipe C atau D itu bisa memberikan rujukan ke rumah sakit tipe B atau yang di atasnya. Rujukan ke tipe B atau RSUD Bangil itu bisa terbuka, setelah kuota sebesar 30 persen pasien di rumah sakit tipe D terpenuhi.

Pihak BPJS tidak bisa mengintervensi dokter harus memberikan rujukan ke rumah sakit mana. “Peran Dinkes sangat penting dalam mengunci agar pasien tidak sampai dirujuk ke rumah sakit luar daerah,” sampainya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko menuturkan, kebijakan layanan berjenjang itu sebenarnya sudah lama. Kebijakan itu pun tak memberi banyak dampak, ketika RSUD Bangil masih tipe C.

Karena tipe C, masih setara dengan tipe D. Bisa mendapatkan rujukan langsung dari faskes pertama tanpa harus menunggu kuota 30 persen limpahan pasien dari tipe D terpenuhi.

“Kondisi itu berbeda ketika RSUD Bangil naik tipe B. Karena portal layanan RSUD Bangil bisa terbuka, ketika kuota pasien tipe D sebesar 30 persen sudah dipenuhi,” tandasnya.

Misalnya saja untuk layanan bedah saraf. Portal layanan bedah saraf di RSUD Bangil bisa terbuka, bila rumah sakit-rumah sakit tipe D atau C di Kabupaten Pasuruan sudah terpenuhi 30 persen. Pasien BPJS tersebut bisa langsung mendapatkan layanan, meskipun dari faskes pertama, yakni klinik atau puskesmas.

“Jadi, RSUD Bangil masih harus bersabar untuk menunggu pasien limpahan dari tipe D atau C,” sambungnya.

Kondisi inilah, yang membuat RSUD Bangil terancam kesulitan untuk mendapatkan pasien. Apalagi, Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Perizinan Rumah Sakit yang ada, tidak mengatur secara gamblang batasan layanan tipe D. Rumah sakit tipe D, bebas membuka layanan spesialis berapapun dan apapun.

Tanpa ada batasan maksimal. Sehingga, keran atau portal untuk layanan tipe B, seperti rumah sakit sulit terbuka. Dampaknya, bisa mengancam keberlangsungan rumah sakit tipe B.

Bukan tidak mungkin, rumah sakit Bangil bisa terdegradasi ke tipe C kembali. “Jangan sampai itu (terdegradasi, Red.) terjadi. Untuk itulah, pemerintah pusat harus memberikan kejelasan tentang layanan untuk tipe D. Selama ini kan dalam Permenkes yang ada hanya diatur sekurang-kurangnya dua spesialis, tanpa menyebutkan maksimalnya,” tambahnya.

Lebih parahnya lagi, banyak rumah sakit swasta tipe D di Kabupaten Pasuruan yang lebih “senang” memberikan rujukan keluar daerah. Seperti RSSA Malang ataupun Sidoarjo.

“Ini jelas berdampak pula kepada RSUD Bangil. Kami sudah berusaha mengatasi hal ini. Termasuk menyosialisasikan pada rumah sakit lain agar memberikan rujukan ke RSUD Bangil,” akunya.

Kasie Pelayanan Rawat Inap dan Khusus RSUD Bangil Dian Arie Setyawati mengakui, jumlah pasien di RSUD Bangil mengalami penurunan. Jumlahnya mencapai 10 – 11 persen dari kondisi sebelumnya.

“Banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ragu untuk masuk ke RSUD Bangil. Kaitannya dengan layanan berjenjang,” urainya.

Di sisi lain, Abu Bakar, wakil ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan berharap, pemerintah daerah dalam hal ini Dinkes memberikan penekanan kepada rumah sakit swasta. Agar mereka memberikan rujukan ke RSUD Bangil. “Kalau tidak, cabut saja izinnya,” tandasnya.

Sementara itu, Abdul Rouf, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan berharap, jangan sampai RSUD Bangil terdegradasi dari tipe B ke tipe C. Sebab, upaya untuk menjadikan tipe B melewati perjalanan yang panjang dan berat.

“Kalau sampai turun kasta, jelas sangat disayangkan perjuangan selama ini. Karena itu, bagaimana caranya bersama-sama untuk bisa memaksimalkan keberdaan RSUD Bangil,” pungkasnya. (one/fun)