Dewan Kirim Rekomendasi ke Wali Kota soal Hiburan Malam di Probolinggo

DITINDAKLANJUTI: Hearing di DPRD terkait pembahasan tempat hiburan malam karaoke di Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu. Rekomendasi DPRD terkait hiburan malam segera dikirim ke wali kota. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN, Radar Bromo – DPRD Kota Probolinggo menepati janjinya untuk mengirim surat rekomendasi kepada Wali Kota Probolinggo terkait tempat hiburan malam. Surat bernomor 170/1999/425.050/2019 itu dikirim kepada Wali Kota, Selasa (13/8) lalu.

Rabu, siang (14/8), Plt Sekretaris DPRD Warsito menemui Plt Sekda Kota Probolinggo Achmad Sudiyanto. Dia memberitahukan jika pihaknya mengirim surat rekomendasi DPRD melalui Bagian Umum.

Warsito mengatakan, pihaknya tidak mengirim rekomendasi itu langsung ke Wali Kota karena saat itu Wali Kota tidak ada di tempat. Sesuai prosedur, surat yang ditujukan kepada Wali Kota harus melalui Bagian Umum. “Kami prosedural saja. Kami taruh surat rekom itu di Bagian Umum,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur mengakui, pihaknya telah mengirim surat rekomendasi ke Pemkot. Surat itu berisi saran yang harus ditindaklanjuti Wali Kota. Di antaranya, Pemkot hendaknya segera merespons surat yang disampaikan Pop City Karaoke Keluarga dan Cafe 888.

Menurutnya, dua tempat hiburan itu hendaknya diberi kesempatan beraudiensi agar aspirasinya tersampaikan. Rekomendasi berikutnya, Pemkot hendaknya memperhatikan dan mencarikan solusi nasib karyawan Pop City dan Cafe 888, yang izin operasionalnya tidak diperpanjang sejak 7 Juli 2019. “Mereka sekarang pengangguran, ya kasihan lah,” ujarnya.

Rekomendasi ke tiga, pihaknya berharap Wali Kota mengkaji kembali kebijakannya yang telah tidak memperpanjang izin Pop City dan Cafe 888. Menurutnya, kebijakan Wali Kota tidak sesuai Perda Nomor 9/2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. “Kebijakan itu harus sesuai regulasi. Perda-nya diubah dulu,” ujarnya.

Rudi mengatakan, rekomendasi ini berdasarkan hasil rapat dengar pendapat gabungan komisi, yang digelar pada Selasa (6/8). Serta, berdasarkan rapat pimpinan DPRD dengan ketua fraksi, pimpinan komisi, dan memperhatikan sejumlah surat yang masuk ke DPRD.

Sejumlah surat itu berasal dari Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. “Semuanya mendukung Wali Kota untuk menutup atau tidak memperpanjang izin tempat hiburan,” ujar Rudi.

Namun, jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh Wali Kota, Rudi mengatakan, itu hak Wali Kota. Tapi, menurutnya, sebaiknya audiensi dilaksanakan agar semua pihak paham dan mengetahui permasalahannya. “Dengan bertemu, semuanya akan menjadi jelas. Dan, semuanya akan menyadari,” ujarnya. (rpd/rud)