Jatah Pimpinan Dewan dari Hanura Diusulkan dari Ketua DPC

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Selain PKB dan Partai Golkar, Partai Hanura juga memiliki jatah kursi pimpinan di DPRD Kota Pasuruan. Perolehan suara partai yang didirikan Wiranto ini berada di urutan ke tiga dalam Pemilu 2019.

Karenanya, Partai Hanura berhak mendudukan calon legislatif (caleg) terpilihnya menjadi wakil ketua DPRD. Kandidat pimpinan dewan yang diusulkan Partai Hanura hanya satu orang. Kondisi ini berbeda dengan dua partai sebelumnya. PKB dan Partai Golkar, masing-masing mengusulkan tiga nama ke DPP.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Pasuruan Farid Misbah mengatakan, kewenangan mengusulkan kandidat pimpinan dewan dipegang sepenuhnya oleh DPC. “Di dalam PO (peraturan organisasi), itu diserahkan sepenuhnya ke DPC. Kemudian dalam rapat internal DPC diputuskan satu nama, saya sendiri,” ujarnya.

Dia membeberkan usulan kandidat pimpinan dewan dari Partai Hanura, telah disampaikan ke DPP beberapa waktu lalu. Menurut Farid, mekanisme penentuan pimpinan dewan dari Partai Hanura lebih sederhana. Setelah diusulkan, DPP akan mengeluarkan rekomendasi.

“Jadi, di peraturan organisasi, pimpinan dewan diusulkan oleh DPC melalui DPD ditujukan ke DPP. Prosesnya lebih sederhana. Tidak ada mekanisme fit and proper test,” ujarnya.

Sekadar diketahui, PKB sebelumnya telah mengusulkan tiga nama kandidat pimpinan dewan. Yakni, Ismail Marzuki Hasan, M. Yasin, dan M. Nawawi. PKB mendapat jatah kursi Ketua DPRD Kota Pasuruan.

Sedangkan, Partai Golkar mengusulkan Dedy Tjahjo Poernomo, Syaifuddin, dan Sutirta. Salah satu dari mereka berhak menjabat wakil ketua DPRD Kota Pasuruan setelah DPP Partai Golkar menurunkan rekomendasi. (tom/fun)