Dewan Soroti Pengurangan Poin Tukin, Pemkab Bakal Evaluasi

BANGIL, Radar Bromo – Pengurangan poin Tukin bagi ASN mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman. Menurutnya, pengurangan poin karena ASN sakit atau cuti adalah hal yang lucu.

Sukirman menjelaskan, penilaian Tukin kepada ASN harus ada tolok ukurnya. Pemberian Tukin harus dinilai berdasarkan target kinerja. Apakah tercapai, tidak tercapai, atau tercapai sebagian.

“Untuk penegakkan disiplin misalnya, ada pengurangan Tukin karena terlambat atau pulang lebih awal. Itu, masih boleh diterapkan. Namun, untuk pengurangan Tukin karena sakit atau cuti, saya nilai itu lucu,” terangnya.

Menurutnya, ASN ini bukan karyawan perusahaan. Sehingga, penilaian tetap harus berdasarkan kinerja yang dicapai. Kasiman melihat, tolok ukur pemotongan Tukin masih dinilai sesuai jam kerja ASN saja.

“Tapi kalau ada yang lembur sampai malam apakah ada reward atau tambahan?” tanyanya.

Dia berharap, Pemkab Pasuruan bijaksana dalam menilai Tukin pegawai. Agar tidak ada ASN yang merasa dirugikan lantaran pengurangan Tukin, terutama dengan alasan manusiawi seperti sakit atau cuti.

Agus Sutiadji, sekda Pemkab Pasuruan menjelaskan, ini Tukin yang dilakukan di Pemkab Pasuruan masih dalam tahap uji coba. Dan, memang belum semua daerah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN-nya.

“Tapi prinsipnya, Tukin ini adalah apresiasi dalam penilaian kinerja bagi ASN. Kami memang belum terbiasa, sehingga ASN perlu kami dorong untuk meningkatkan kedisplinan dan kinerjanya,” terangnya.

Selain itu, menurut Sekda, Tukin adalah reward yang diberikan dari Pemkab Pasuruan kepada ASN. “Jadi, ini bukan hak, tapi reward yang diberikan kepala daerah agar mendorong kinerja ASN lebih baik lagi. Berbeda dengan gaji yang merupakan hak dan tidak dipotong.” terangnya.

Saat ini, menurutnya, penerapan Tukin memang belum sempurna. Masih perlu ada penyempurnaan dan ke depan akan disempurnakan lebih baik lagi.

Untuk tahun 2019, besarnya anggaran Tukin mencapai Rp 125,05 miliar. Naik dari tahun 2018 yang sebesar Rp 98,4 miliar. (eka/fun)