17 Bidang Tanah Kas Desa di Tol Gempol-Pasuruan Belum Juga Bebas

SISA 17 BIDANG: Sebanyak 17 bidang lahan dalam pembangunan Tol Gempas, belum dibebaskan sampai sekarang. Kementrian PU-Pera masih menunggu hasil konsultasi dengen Pemprov Jatim, tentang mekanisme pembebahasan lahan TKD. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN, Radar Bromo – Sejumlah bidang yang terdampak pembangunan tol Gempol–Pasuruan (Gempas), belum berhasil dibebaskan sampai sekarang. Semuanya berstatus tanah kas desa (TKD).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) RI Yulianto Puguh Setyawan mengungkapkan, ada 17 bidang terdampak Tol Gempas yang belum bebas. Menurutnya, pembebasan itu belum bisa dilakukan karena masih terkendala oleh penggantian TKD sendiri.

“Sebanyak 17 bidang ini merupakan lahan TKD. Sejauh ini, kami belum berhasil membebaskannya. Kami masih terkendala penggantian TKD ini,” ungkapnya.

Puguh –sapaan akrabnya- menjelaskan, PU-Pera RI sudah menanyakan tentang mekanisme penggantian lahan TKD ke Pemprov Jatim. Dan sampai saat ini, PU-Pera RI masih menunggu jawaban dari Pemprov Jatim.

Pihaknya perlu mengetahui mekanisme penggantian lahan TKD ini. Sebab, Pemkab Pasuruan berharap lahan TKD ini bisa diganti rugi secara tunai.

Menurutnya, ini sesuai dengan permintaan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, beberapa waktu lalu. Bupati menurutnya, minta agar lahan TKD diganti rugi secara tunai.

Alasannya, lahan TKD yang terimbas pembangunan jalan Tol Gempas hanya sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu, jika diganti lahan, maka penggantinya kecil saja.

Di sisi lain menurut Puguh, lahan TKD yang terimbas jalan Tol harus diganti dengan lahan juga. Tidak bisa diganti dengan uang tunai. Karena itu, pihaknya berkonsultasi dengan Pemprov Jatim tentang mekanisme pergantian lahan TKD dengan uang tunai.

Lebih jauh Puguh menjelaskan, Tol Gempas dibagi dalam tiga seksi dan melintasi 12 kecamatan. Secara keseluruhan, total bidang terdampak sebanyak 5.346 bidang. Sebanyak 5.329 bidang di antaranya sudah dibebaskan oleh Kementerian PU-Pera.

Ratusan bidang ini tersebar mulai dari seksi I sampai seksi III. Paling banyak lahan yang belum bebas ini terletak di seksi III yang melewati Kecamatan Grati. Dari total bidang sebanyak 681 bidang di kecamatan ini, 17 bidang belum bebas.

“Kami sudah menanyakan hal ini pada Pemprov. Namun, jawabannya memang belum turun dari Gubernur. Kami tidak ada pilihan lain kecuali menunggu jawaban itu,” terang Puguh. (riz/fun)