Usai Verifikasi, Penerima PKH di Kota Pasuruan Berkurang 143

PASURUAN, Radar Bromo – Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pasuruan tahap ke empat tahun ini, dipastikan menurun. Beberapa data penerima harus dicoret lantaran sudah tidak memiliki komponen bantuan sebagaimana ketentuan pemerintah.

Berkurangnya penerima bantuan itu diketahui setelah pemerintah melakukan validasi data pascapenyaluran bantuan tahap ke tiga, Juni lalu. Jumlah penerima bantuan pada tahap ke tiga lalu, sebanyak 4.844. Data itulah yang dijadikan acuan untuk melakukan validasi.

“Data penerima memang harus selalu diperbarui sebelum tahap penyaluran. Untuk tahap ke empat tahun ini, jumlah penerima berpotensi berkurang,” ungkap Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pasuruan Sugianto.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data, diketahui potensi berkurangnya penerima sebanyak 143. “Tanggal 5 Agustus kemarin final closing atau pemutakhiran data sudah selesai,” ungkapnya.

Sehingga, jumlah penerima pada tahap ke empat nanti sejumlah 4.701. Seluruhnya merupakan penerima bantuan dari empat kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Dibanding tiga kecamatan lain, Panggungrejo merupakan kecamatan dengan jumlah penerima bantuan terbanyak. Yakni, 1.822. Disusul di Kecamatan Gadingrejo sebanyak 1.195, Kecamatan Purworejo 1.166, dan Kecamatan Bugul Kidul “hanya” 518.

“Penyalurannya sendiri akan dilakukan bulan Oktober. Sekarang kami masih mempersiapkan untuk pencairan dananya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugianto membeberkan alasan dicoretnya 143 penerima bantuan dalam penyaluran tahap ke empat nanti. Menurutnya, seluruh penerima yang dicoret itu memang tak lagi memiliki komponen bantuan sebagaimana ketentuan.

Diketahui, bantuan PKH memang diberikan sesuai dengan beberapa komponen. Masing-masing komponen memiliki klasifikasi besaran bantuan berbeda. Seperti komponen ibu hamil mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta; anak berusia 0-6 tahun mendapat Rp 2,4 juta. Sedangkan, anak bersekolah SD mendapat Rp 900 ribu; anak bersekolah SMP mendapat Rp 1,5 juta; dan anak bersekolah SMA memperoleh Rp 2 juta.

Di samping itu, penyandang disabilitas berat dijatah Rp 2,4 juta dan warga lanjut usia di atas 60 tahun diberi Rp 2,4 juta. “Dari 143 penerima yang dicoret ini, kebanyakan telah dinyatakan graduasi mandiri dan lulus sekolah,” jelasnya. (tom/mie)