Anggaran Hibah Dispendik Disoroti Dewan, Ini Sebabnya

BANGIL, Radar Bromo – Anggaran belanja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 diblejeti dewan. Menyusul tingginya pengalokasian dana hibah, yang melampaui kebutuhan wajib di Dinas Pendidikan.

Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan beranggapan, kalau pengalokasian hibah di Dispendik, tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Sorotan itu seperti yang dilontarkan anggota Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto.

Ia mengaku bingung dengan kinerja Pemkab. Sebab, Pemkab lebih mendahulukan urusan hibah ketimbang yang menjadi kewajiban. Hal ini terlihat dari besaran anggaran hibah yang melampaui anggaran wajib.

Dari data yang dimilikinya, Dispendik mengalokasikan dana hibah mencapai Rp 133 miliar. Dana itu untuk berbagai kegiatan yang melekat pada bidang pergurag. Seperti untuk honor maupun rehab guru Madin, TPQ dan beberapa lembaga lain yang berkaitan dengan bidang Pergurag.

Padahal, untuk urusan wajib, tidak sampai setinggi itu. Dana BOS misalnya, hanya teralokasikan Rp 121 miliar. Begitupun untuk penanganan sekolah SD, SMP, serta PAUD yang sebenarnya menjadi kewajiban Dispendik, anggaran yang dialokasikan tak sampai Rp 33 miliar.

“Jadi, kalau ada sekolah yang mau ambruk, memang sengaja itu diambrukkan,” kata Rohani-sapaannya.

Menurut Rohani, banyak sekolah yang membutuhkan penanganan akhirnya terabaikan. Meski sekolah atau lembaga-lembaga tersebut, merupakan tanggungan Dispendik Kabupaten Pasuruan.

Estimasinya, ada setidaknya 6.500 ruang kelas yang menjadi tanggungan Dispendik. Asumsi itu terhitung dari perkiraan jumlah kelas SD hingga SMP dan PAUD. Untuk lembaga SD, setidaknya ada 657 lembaga baik negeri ataupun swasta. Anggaplah masing-masing lembaga itu, memiliki enam ruang kelas, dari kelas satu sampai kelas enam. Sehingga, ada setidaknya 3.942 kelas atau rombel khusus untuk SD.

Belum termasuk SMP yang jumlahnya mencapai 147 lembaga. Bila setiap lembaga memiliki enam kelas, terdiri dari kelas satu, dua dan tiga masing-masing dua kelas, bisa ditemukan jumlah 882 kelas.

Sementara PAUD, ada 700-an lembaga. Hitunglah, kata Rohani, setiap lembaga, ada dua kelas. Sehingga, totalnya untuk PAUD, ada 1.400 kelas. Sehingga, terkumpullah sebanyak 6.500-an kelas secara keseluruhan. “Jumlah itu, hanya hitungan kasar. Tentunya, jumlah kelas lembaga-lembaga tersebut lebih banyak,” sampainya.

Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang ditangani. Sebab, dari anggaran yang disiapkan, hanya 204 kelas yang ditangani. “Padahal, lembaga-lembaga tersebut, merupakan tanggung jawab Dispendik. Tapi, perhatian Dispendik, sangat kecil. Bahkan, jika dibandingkan dengan rehab MTs, Madin ataupun MI dan lembaga-lembaga lainnya, jumlahnya jauh lebih rendah,” kritiknya.

Ia pun mempertanyakan penyiapan anggaran hibah oleh Pemkab tersebut. Mengingat, hibah tersebut direalisasikan di atas kewajiban. Seharusnya, sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2018 tentang hibah dan penyaluran bansos, pemerintah daerah bisa menyalurkannya setelah kebutuhan wajib dipenuhi.

“Kami juga mempertanyakan prosedur hibah itu sendiri. Karena seharusnya, penyaluran hibah ada tahapan. Mulai dari pengajuan proposal hingga persetujuan. Tapi, kami menilai, hibah itu disiapkan sambil proposal berjalan. Jadi, administrasinya tidak sesuai dengan kaidah seperti yang diatur dalam permendagri nomor 32 tahun 2018,” pungkasnya.

Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono memandang, hibah yang disiapkan Pemkab janganlah glondongan. Karena hibah tersebut, seharusnya berdasarkan proposal.

“Kami yakin, kalau proposal yang masuk ke Dispendik, tidak sampai sebanyak dengan anggaran yang dialokasikan. Artinya, apa itu tidak menyalahi kaidah?” ujarnya.

Pihaknya pun meminta Pemkab untuk tidak terlalu banyak mengalokasikan dana hibah. Sehingga, urusan wajib menjadi terabaikan. “Apakah tidak memungkinkan, sebelum R-APBD Perubahan dibahas hal ini bisa dipreevaluasi,” tandasnya.

Kepala Dispendik Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi menyampaikan, pendidikan yang ditangani Dispendik tidak hanya satu kelompok. Melainkan kewajiban yang harus dijalankan pemerintah, secara umum. Baik itu Madin ataupun yang lain.

Karena hal tersebut dinilainya juga tanggung jawab pemerintah. “Tupoksi kami mendukung visi dan misi Bupati. Apalagi, pemerintah daerah memiliki visi dan misi pendidikan karakter. Seperti wajib madin,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaku, kalau sudah menyampaikan nota dinas kepada Bupati berkaitan dengan penganggaran di lembaganya. “Saya tidak bisa menyampaikan lebih rinci. Khawatir ada yang salah,” curhatnya di hadapan legislatif. (one/fun)