Ketersediaan Air Jadi Kesulitan Kab Prob untuk Wujudkan Bebas BAB Sembarangan

TRADISI KEMARAU: Pengiriman air bersih dari BPBD Kabupaten Probolinggo di salah satu Desa di wilayah Timur. Adanya kekeringan sebuah daerah juga menjadi faktor kendala untuk mewujudkan daerah bebas buang air bersih sembarangan. (Istimewa)

Related Post

KRAKSAAN, Radar Bromo – Masih banyak warga di Kabupaten Probolinggo yang belum menyadari untuk menjaga lingkungan. Tak terkecuali soal sanitasi. Bahkan jika dipersentase dari total masyarakat di kabupaten, masih ada sekitar 36,09 persen di antaranya yang masih buang hajat sembarangan.

Hal itu, tentu berpengaruh kepada kesehatan warga. Salah satunya yaitu kepada stunting. Dimana ketika mereka BAB di sungai, secara tidak langsung akan mencemari sumber air di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo Anang Budi Yoelijanto tidak menampik hal itu. Menurutnya, saat ini memang warganya masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya sanitasi.

“Ya betul. Memang itu masih banyak. Saat ini masih banyak yang kurang memperhatikan pentingnya sanitasi,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Anang itu menjelaskan, pemkab sendiri sebenarnya telah melakukan banyak upaya. Salah satunya yaitu membuat WC komunal. Sayangnya, upaya yang telah dilakukan pemkab, tidak selalu disambut dengan baik.

“Meskipun telah dibuatkan, ternyata masih banyak yang BAB sembarangan. Seperti di Tongas itu pernah saya kesana dan WC-nya masih bagus. Itu bukti bahwa tidak pernah dipakai,” ungkapnya.

Salah satu problemnya, lanjut Anang, kurangnya ketersediaan air. Air sebenarnya sangat dibutuhkan. Sebab, ketika air tidak terpenuhi, maka warga yang notabene daerah kering lebih nyaman ke sungai. Atau bahkan ke sawah.

“Karena itu, itulah yang terjadi. Sebab, jika pemenuhan air tidak maksimal maka ya tidak akan digunakan. Air sangat penting untuk itu,” ungkapnya.

Menurutnya, ada cara sebenarnya agar itu tidak keterusan. Cara tersebut membutuhkan bantuan dari pada pihak pemerintah desa. Pasalnya, itu terkait aturan yang ada di desa. Ia mencontohkan ada salah satu desa di Kecamatan Pajarakan. Desa itu membuat peraturan desa (perdes) tentang pelarangan BAB sembarang.

“Dari situ kami yakin tidak ada yang melanggar. Tetapi, tentunya harus sama-sama komitmen. Dan ketika melanggar juga ada punishment-nya,” tandasnya. (sid/fun)