Enam Bulan, Realisasi Pajak Tambang di Kab Pasuruan Capai Rp 10,1 M

GALIAN C: Kondisi perbukitan di sekitar Ranu Grati yang jadi area tambang. Selama semester pertama, pajak dari tambang mencapai Rp 10,1 Miliar. (Mokhamad Zubaidillah/Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Selama semester pertama (Januari-Juni), realisasi penerimaan pajak tambang atau pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB) di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 10,1 miliar. Angka itu masih 46 persen dari target Rp 22 miliar yang diusung tahun ini.

Mokhammad Syafi’i, Kabid pendataan, penetapan, dan pelaporan pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan mengatakan, persentase penerimaan Pajak MBLB memang belum memenuhi target sampai pertengahan tahun.

Dari analisisnya, hal itu dipengaruhi selesainya proyek pembangunan tol di Pasuruan. “Sebenarnya, secara realisasi sudah cukup bagus. Mencapai Rp 10,1 miliar. Namun memang, realisasinya masih kurang sedikit tercapai dari target. Yakni, masih 46 persen dari target seharusnya sudah 50 persen di pertengahan tahun,” terang Syafi’i.

Pajak MBLB sendiri mayoritas memang dari tambang pasir batu atau galian C. Selama ini permintaan sebenarnya sudah cukup tinggi. Mulai dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Namun, bila dibanding tahun lalu, realisasi pajak dari tambang jauh lebih tinggi. Sebab, tahun lalu proyek pembangunan tol di Pasuruan masih berlangsung. Tahun lalu dengan target Rp 22 miliar, berhasil terealiasi Rp 24,2 miliar atau 110,3 persen.

Syafi’i menjelaskan, dengan realisasi sementara itu, BKD akan melakukan evaluasi pajak dari tambang di P-APBD (perubahan APBD). “Kami akan godok lagi. Jika dirasa butuh penyesuaian, maka target bisa berubah nantinya,” terangnya.

Namun, dengan realisasi sementara, BKD Kabupaten Pasuruan tetap optimistis target awal masih bisa tercapai. Ini, lantaran permintaan sirtu tetap tinggi tak hanya di Kabupaten Pasuruan tapi juga sampai luar daerah. (eka/mie)