Polemik Tempat Karaoke, Pemkot Probolinggo Kekeh Tak Perpanjang Izin

MAYANGAN, Radar Bromo – Pemkot Probolinggo kekeh tidak memperpanjang izin operasional dua tempat hiburan malam di kota, Pop City dan 888. Bahkan, rekomendasi agar Pemkot membuka ruang audiensi dengan manajemen dua hiburan malam itu, tak digubris Pemkot.

Sikap itu ditunjukkan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Rabu (7/8) siang. Menurut Wali Kota, audiensi bisa saja dilakukan. Namun, keputusan pemkot tetap. Yaitu, tidak memperpanjang izin operasional Pop City dan 888.

“Kalau mau audiensi bisa saja. Tapi, sikap Pemkot tetap. Pemkot tidak akan memperpanjang izin operasional keduanya,” terangnya.

DPRD Kota Probolinggo memang mengeluarkan rekomendasi usai rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (6/8). RDP digelar bersama manajemen 888, Pop City, dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo.

Di akhir RDP, DPRD menyimpulkan tiga hal. Pertama, mempertanyakan kebijakan Wali Kota tidak memperpanjang izin tempat hiburan, meskipun tidak ada kondisi khusus yang mengharuskan Wali Kota melakukan diskresi.

Kedua, merekomendasikan Wali Kota untuk menggelar audiensi dengan manajemen tempat hiburan dalam waktu satu minggu setelah rapat dengar pendapat. Jika tidak dilakukan, DPRD akan merekomendasikan untuk membuka kembali dua tempat hiburan tersebut.

Pemkot sendiri, menurut Habib Hadi (panggilan Wali Kota Hadi Zainal Abidin), belum menerima surat rekomendasi DPRD sebagai hasil dari RDP yang digelar Selasa. Kendati demikian, ditegaskannya, Pemkot tetap pada pendirian awal. Yakni, tidak akan memperpanjang izin dua tempat hiburan malam tersebut.

“Pemkot tetap pada pendirian awal. Tidak akan perpanjang izinnya (tempat hiburan malam),” tuturnya.

Dilanjutkan Wali Kota, menutup atau membuka tempat hiburan malam adalah wewenang eksekutif. Karena itu, DPRD tidak bisa mengintervensi.

“Yang jelas membuka atau menutup itu ranahnya pemerintah. Jadi, tidak bisa diintervensi karena ini diskresi,” tandasnya.

Wali Kota pun mempersilakan saja jika DPRD akan mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kembali Pop City dan 888. Namun, lagi-lagi menurutnya, eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk membuka atau menutup tempat hiburan malam. Karena itu, pelaksanaan rekomendasi tetap tergantung pada eksekutif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudiyanto Ghaffur menegaskan, diskresi memang bisa dilakukan Wali Kota. Namun, tidak bisa dilakukan sewenang-wenang.

“Dasar diskresi memang ada, tapi kan tidak boleh sewenang-wenang. Misalnya ada kekosongan aturan baru, maka bisa dilakukan diskresi. Namun, ini kan tidak. Perda yang mengatur tentang tempat hiburan malam dan karaoke ada. Yaitu, Perda Nomor 9 Tahun 2015,” bebernya.

Rudi sendiri mengaku tidak dalam posisi memihak. Ia hanya ingin kebijakan yang diatur dan dibicarakan bersama memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami berikan waktu tujuh hari agar ada dasar hukumnya. Jika dalam kurun waktu itu tidak ada titik temu dan tidak ada landasan hukumnya, kami akan rekomendasikan untuk membuka kembali (tempat hiburan malam) sesuai aturan yang ada,” bebernya.

Jika pemerintah cerdas, menurutnya, maka dua tempat hiburan tersebut akan dibuka kembali. Selanjutnya, diamati dengan seksama dalam operasionalnya. Jika ditemukan penyalahgunaan, misalnya perzinahan, bisa langsung diberi SP3. Dengan demikian dasarnya jelas.

“Kasus yang ada saat ini kan tidak ada dasarnya. Dan, itu mempersulit masyarakat, dalam hal ini pengusaha. Sudah mengajukan izin sebelum jatuh tempo sesuai aturan yang ada, malah tidak diperpanjang,” tandasnya. (rpd/hn)