Putusan Banding Setiyono Sudah Turun, Hukuman Subsider Diperberat

LEBIH BERAT: Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono saat mengikuti sidang di PN Tipikor. Usai divonis enam tahun penjara, Setiyono ajukan banding, namun putusan banding lebih memperberat dia. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN, Radar Bromo – Berakhir sudah penantian Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono atas putusan banding yang diajukannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang memeriksa permohonan banding Setiyono, telah memutus perkara tersebut.

Hasilnya, Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu, memperberat hukuman subsider untuk Setiyono. Hal itu terungkap dalam amar putusan yang diakses Radar Bromo melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Surabaya.

Putusan banding dengan nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY itu telah dibacakan pada 11 Juli. Dalam amar putusan, Setiyono tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim mengubah putusan Pengadilan Tipikor Surabaya sekedar mengenai subsider denda dan subsider uang pengganti saja.

Poin kedua amar putusan menyatakan, Setiyono diganjar dengan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sejumlah Rp 500 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Dalam putusan sidang perkara pokok sebelumnya, ketentuan subsider itu hanya selama empat bulan. Namun, subsider 6 bulan itu sama dengan tuntutan JPU KPK Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Setiyono juga diminta tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita tersebut.

Namun, jika harta benda Setiyono tak mencukupi sesuai dengan jumlah uang pengganti, maka hukumannya bakal ditambah dengan pidana penjara selama dua tahun. Sebelumnya, hukuman subsider itu hanya selama setahun pidana penjara.

Selebihnya, Majelis Hakim tak mengubah pidana tambahan untuk Setiyono. Seperti, pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau jabatan politis selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Sementara, Penasihat Hukum Setiyono, Robinson belum banyak berkomentar mengenai hal itu. Ia mengaku belum menerima salinan putusan banding tersebut.

“Belum ada pemberitahuan dari PN,” katanya saat dikonfirmasi media ini, Rabu (31/7).

Karena itu, pihaknya belum dapat menanggapi lebih jauh mengenai putusan banding tersebut. Termasuk apakah Setiyono akan menerima putusan itu atau bahkan kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi. Yakni kasasi.

“Kami masih menunggu salinan resmi dulu. Baru diskusi dengan Pak Setiyono,” tandasnya.

Kasus Setoyono sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Oktober 2018. Saat itu, lembaga antirasuah tersebut menangkap 4 orang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait suap proyek PLUT-KUMKM. Usai OTT, empat orang dijadikan tersangka.

Yaitu, M Baqir selaku direktur CV Mahadhir. Dia divonis hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta. Atas vonis itu, M Baqir langsung menyetujui.

Kemudian, Dwi Fitri Nurcahyo (eks Kepala Dinas PU). Dia divonis 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider 2 bulan penjara, dan membayar uang  pengganti Rp 80 juta.

Terakhir, Wahyu Tri Hardianto alias Encus, staf Kelurahan Purutrejo. Dia divonis hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan subsider 1 bulan penjara. Atas vonis itu, Dwi dan Wahyu, langsung menerima. (tom/fun)