Nih Dia, Tiga Kelurahan Termiskin di Kota Probolinggo

KANIGARAN, Radar Bromo – Tiga kelurahan tercatat menjadi kelurahan dengan penduduk miskin tertinggi di Kota Probolinggo. Tiga kelurahan tersebut antara lain, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kanigaran, dan Mangunharjo.

Hal ini terungkap dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), beberapa waktu lalu. Total di tiga kelurahan itu, ada 4.237 rumah tangga miskin dengan jumlah anggota 15.797.

Berdasarkan data Radar Bromo di lapangan, jumlah itu bersumber pada Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI. BDT Kemensos RI menyebut, ada tiga kelurahan dengan warga miskin tertinggi di Kota Probolinggo. Yaitu, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kanigaran (Kecamatan Kanigaran), dan Mangunharjo (Kecamatan Mayangan).

Data BDT ini, masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Rinciannya, Kelurahan Kebonsari Kulon ada 1.544 rumah tangga miskin dengan jumlah anggota 5.763 orang. Kelurahan Kanigaran, 1.520 rumah tangga miskin dan jumlah anggota 5.503 orang. Lalu, Kelurahan Mangunharjo terdiri atas 1.273 rumah tangga miskin dengan anggota rumah tangga 4.531 orang.

Selain berdasarkan BDT Kemensos RI, data warga miskin juga dicatat oleh Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) Kota Probolinggo. Mulai Januari sampai 10 Juli 2019, jumlah warga miskin di kota bertambah 196 rumah tangga dengan jumlah anggota 680 orang.

Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, data ULT-PK ini bersumber dari laporan masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan survei. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang melaporkan miskin memang betul warga miskin.

Berdasarkan data ULT-PK itu, ada tiga kelurahan yang jumlah warga miskinnya tertinggi. Rinciannya, Kelurahan Mayangan (Kecamatan Mayangan), ada 25 rumah tangga miskin dengan jumlah anggota 98 orang. Untuk Kelurahan Mangunharjo, ada 25 rumah tangga miskin dan jumlah anggota 84 orang. Dan di Kelurahan Kanigaran, ada 17 rumah tangga miskin dengan anggota 59 orang.

Warga miskin yang terdata itu, menurut Tyo (panggilannya), adalah warga miskin yang belum ter-cover dalam BDT. Sehingga, warga melapor ke ULT-PK.

“Belum semua warga miskin Kota Probolinggo ter-cover dalam BDT. Hal ini terlihat dari laporan warga yang masuk ke ULT-PK,” ujarnya.

Warga yang melapor pun, masih harus diverifikasi. Tujuannya, untuk memastikan miskin atau tidaknya sesuai dengan indikator yang ditetapkan Kemensos.

Moch Soufis Subri, ketua TKPK menjelaskan, tingginya angka kemiskinan di suatu daerah bergantung dari sebaran jumlah penduduknya. “Daerah yang penduduknya padat, biasanya jumlah warga miskinnya lebih banyak dibandingkan di daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit,” ujarnya.

Subri mencontohkan Surabaya. Menurutnya, bisa jadi angka kemiskinan di Surabaya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Namun, persentasenya bisa jadi lebih sedikit. Sebab, jumlah penduduk di Kota Surabaya lebih besar.

Politisi Demokrat ini mengungkapkan, bahwa benar-benar meniadakan warga miskin di suatu daerah adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan, di negara-negara maju, masih ada warga kategori miskin.

“Yang bisa dilakukan adalah dengan membantu meringankan beban warga miskin ini,” ujarnya.

Subri mengungkapkan, untuk program kemiskinan yang diprogramkan oleh pemkot akan dilakukan menggunakan basis data dari ULT-PK. Sedangkan untuk program dari Pemerintah Pusat, tetap menggunakan data dari Pemerintah Pusat.

Dwi Agustin Puji Rahayu, kabid Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial, dan Budaya pada Bappeda Litbang Kota Probolinggo menjelaskan, survei kemiskinan oleh ULT-PK mengacu pada indikator kemiskinan versi Kementerian Sosial.

“Namun, saat ini kami masih membahas indikator ini dengan kondisi di Kota Probolinggo. Realitasnya kondisi di lapangan lebih parah daripada jika mengacu indikator Kemensos,” ujarnya.

Kemensos sendiri, menetapkan 10 indikator untuk warga miskin. Seperti luas lantai bangunan tempat tinggal; jenis lantai rumah; kepemilikan kendaraan; termasuk besaran penghasilan kepala keluarga.

“Kami berencana untuk mengajukan perubahan BDT karena realitas di lapangan banyak data BDT yang tidak sesuai. Seperti sudah ada yang sosial ekonominya berubah, ada yang meninggal,” ujar Yayuk, sapaannya.

Namun, upaya untuk melakukan perubahan BDT ini tidak mudah untuk dilakukan. Yayuk memperkirakan baru bisa diproses perubahan BDT pada bulan November 2019. (put/hn)