Dorong Penerapan Perda Halal di Kabupaten Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah akademisi maupun lembaga masyarakat mendorong agar perda makanan dan produk halal bisa terbentuk di Kabupaten Pasuruan. Keberadaan perda itu dinilai penting untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Direktur Pascasarjana IAI Dalwa Habib Zainal Abidin kepada legislatif, Jumat (26/7). Menurut Habib Zainal, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan tersebut mengatur semua produk-produk yang beredar di seluruh tanah air harus memiliki sertifikat halal.

Setidaknya, kebijakan tersebut diberlakukan mulai Oktober 2019. “Untuk menindaklanjuti itulah, kami mendatangi legislatif. Dan, mendorong agar membentuk perda tentang produk dan makanan halal,” kata Habib Zainal.

Ia menambahkan, pembentukan perda tentang makanan dan produk halal untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Sekaligus rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi ataupun menikmati produk.

Tidak hanya produk makanan. Tetapi juga sektor lain, termasuk wisata. “Harapannya, bisa menjadi jaminan bagi masyarakat. Manakah yang halal dan manakah yang tidak,” jelasnya.

Habib Zainal tidak sendirian menyampaikan unek-uneknya. Karena ia juga didampingi perwakilan MUI maupun Yayasan Halal Indonesia untuk menyampaikan wacana tersebut.

Menurut Habib Zainal, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemeriksa Halal. Ia juga berharap, di Pasuruan bisa berdiri LPH. Supaya ada lembaga yang mengawasi produk-produk tersebut benar-benar halal atau tidak.

“Mana yang halal, mana yang tidak, bisa tertulis dengan jelas. Tidak abu-abu. Kalau memang makanan ataupun produk tersebut halal, maka dibuktikan dengan stempel ataupun sertifikasi halal. Sementara yang tidak halal, bisa juga diberi label tidak halal. Dengan begitu, ada kepastian bagi konsumen. Seperti yang pernah kami temukan di Thailand,” sambungnya.

Menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan tersebut, di Kabupaten Pasuruan memang belum ada perda ataupun LPH. Melalui penyampaian aspirasi ke dewan itulah, diharapkan bisa terbentuk LPH maupun perda halal tersebut.

“Tidak hanya makanan. Banyak potensi yang bisa dilabeli halal. Contohnya, sektor wisata halal,” pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo mengaku, siap untuk mendukung pembentukan perda tersebut. Baik dari sisi produk hukumnya maupun penerapan di lapangan nantinya.

Hal ini tentu untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. “Sebagai kota santri, memang selayaknya pembentukan perda itu dilakukan. Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab untuk merealisasikannya,” tandasnya. (one/fun)