Bawaslu Bingung Cari Kantor, Sampai Sekarang Masih Numpang di Kontrakan Lama

MAYANGAN, Radar Bromo – Masa kontrak kantor Bawaslu Kota Probolinggo di Jalan Panjaitan, habis sejak awal 2019. Namun, sejauh ini Bawaslu masih bertahan. Alasannya, belum mendapatkan tempat baru sebagai kantor.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, per 2019, kontrakan yang digunakan sebagai kantor masanya sudah habis. Sehingga, kini statusnya numpang. “Maunya, kami perpanjang setahun hingga akhir Desember 2019. Namun, belum ada titik temu dari pihak pemiliknya. Sebab, ada dua orang yang satu keluar pulau,” ujarnya.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi kendala Bawaslu, tidak bisa memperpanjang kontraknya. Sedangkan untuk pindah kantor, pihaknya belum menemukan yang pas. Azam mengatakan, Pemkot Probolinggo sudah menawarkan beberapa opsi.

Pertama, menunggu jika ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, kantor OPD yang tidak dipakai, bisa dimanfaatkan Bawaslu. “Kami sudah bertemu Wali Kota. Hasilnya, saat ini tidak ada gedung atau kantor yang bisa dipakai. Jadi, dikasih pilihan menunggu ada perampingan. Dan, itu masih rencana. Jadi, saya tidak tahu bagaimananya,” ujarnya.

Opsi berikutnya, Bawaslu diminta mengirim surat permintaan tanah hibah kepada pemerintah. Dengan adanya tanah aset yang dihibahkan itu, nantinya bisa dibangun gendung untuk kantor. “Jadi, kalau tahun 2020 atau 2021 ada anggaran pembangunan, kami kan sudah ada tanahnya dari tanah hibah itu,” ujarnya.

Rencana terdekat dari Bawaslu, jika pemilik kontrakan masih belum ada titik temu, yakni mengambil opsi mencari kontrakan lain. Namun, Azam mengaku masih mencari kontrakan yang pas. “Kontrakan untuk kantor itu, paling tidak selain lahannya cukup luas. Ada tempat parkir dan tempat barang-barang lainnya,” ujarnya.

Soal dana untuk biaya kontrakan, Azam mengaku, sudah ada anggaran dari pusat sekitar Rp 80 juta. “Dananya sudah ada. Per tahun kami sekitar Rp 60 juta untuk kontrakan dengan total pajak sekitar Rp 80 juta,” ujarnya. (rpd/rud)