Instansi Pemerintahan Jangan Takut Membuka Informasi ke Publik

KRAKSAAN, Radar Bromo – Adanya salah seorang kades yang dijebloskan ke penjara karena terbukti melanggar UU UUD 14 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuat Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo bereaksi. Tidak ingin hal itu terjadi di Kabupaten Probolinggo, Kominfo mendorong keterbukaan informasi terhadap publik.

Selagi tidak ada kesalahan dan informasi itu untuk kepentingan umum, Kominfo mengimbau agar dipublikasikan. Dengat syarat, yang meminta keterbukaan tersebut untuk melampirkan data diri dan kepentingan informasi itu.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi publik Diskominfo Ofie Agustin. Menurutnya, informasi publik sudah selayaknya diketahui oleh masyarakat umum. Karena hal itu adalah menyangkut kepentingan orang banyak.

“Semua permohonan informasi wajib ditindak lanjuti selagi memang untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Dengan adanya KIP, diharapkan masyarakat menjadi dewasa. Tetapi, sesuai undang-undang, tidak semua informasi boleh dibuka seluas-luasnya. Tetap ada batasan-batasan untuk informasi yang dikecualikan dan sudah diatur dalam undang-undang.

“Untuk itu, bagi semua pejabat baik tingkat desa dan OPD, ketika ada permintaan informasi, dilayani saja. Selagi informasi boleh dipublikasikan, jangan takut selagi tidak ada masalah,” ungkapnya.

Kominfo sendiri, sejauh ini memang terbuka, lanjutnya. Itu dibuktikan dengan informasi yang disebar melakuin media elektronik. “Kami terbuka tidak ada yang kami tutup tutupi,” ujarnya.

Ofie sapaan akrabnya mengatakan, jika ada sengketa informasi, oleh pihaknya langsung dilayani. Melalui Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID), laporan yang masuk terselesaikan.

“Sehingga, kami tahu untuk apa dan siapa yang melaporkan. Tetapi, selama ini tidak sampai ada tuntas. Pasalnya, ketika dimintai alamat lengkap dan tujuannya tidak benari. Sehingga kasusnya terhenti,” tambahnya. (sid/fun)