Bukan Konflik Keagamaan, Polemik Rumah Persemayaman Dilimpahkan ke Bakesbangpol

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo melimpahkan penanganan polemik pembangunan rumah persemayaman di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat. Pelimpahan penanganan itu, dilakukan MUI pada Selasa (23/7) lalu.

Yasin, Sekretaris MUI setempat mengatakan, pelimpahan itu dilakukan karena adanya petunjuk dari pada MUI Jawa Timur. Sebelumnya, MUI Kabupaten Probolinggi memang meminta saran atas permasalahan itu kepada MUI Jatim

“Dari hasil rapat internal kami dan FKUB diputuskan bahwa kasus pembangunan rumah persemayaman, kami limpahkan kepada yang membidangi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain saran dari MUI Jatim itu, pelimpahan tersebut juga berpendapat bahwa masalah itu bukan masalah keagamaan. Melainkan lebih mengarah kepada konflik masyarakat. “Itu (persoalan konflik) juga menjadi dasar,” lanjutnya.

Ditambahkannya, jika masyarakat memiliki data perihal isu pembangunan itu, agar menyerahkan kepada Bakesbangpol. Tujuannya agar permasalahan itu bisa segera diproses sebagai mana mestinya. “Itu isunya kan ada diatas tanah kuburan. Karenanya jika ada bukti ya disampaikan saja,” ungkap Yasin.

Meskipun penanganan sudah dilimpakahn, pihaknya tidak akan berpaling muka. Menurutnya, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut.

Sementara itu, Ugas Irwanto saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya itu bukanlah pelimpahan. Menurutnya, kasus itu memang sebenarnya berada dalam ranahnya. “Itu kan bukan kasus keagamaan memang. Itu lebih kepada konflik masyarakat. Karena itu memang tugas kami untuk menyelesaikan dam menjaga kondusifitas suasana,” terangnya.

Pihaknya sendiri saat ini menunjuk camat setempat untuk mengumpulkam bukti-bukti dan memanggil kedua belah pihak. Tujuannya yaitu segera menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga tidak berlarut larut. “Sudah kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan rumah persemayaman jenazah di desa Asembakor, terjadi pro dan kontra. Semula, ada warga yang mengaku pembangunan rumah persemayaman, tidak sesuai izin awal. Selain itu, lahan yang digunakan disebut-sebut bekas kuburan.

Soal perizinan maupun lahan, sudah dibantah pemdes maupun pemilik yayasan. Sebab, perizinan sudah lengkap dan lahan yang kini sudah dipakai, bukanlah tanah pemakaman. (sid/fun)