Dituding Palsukan Berita Acara Eksekusi, Kajari–Kasi Pidum Dilaporkan ke Bareskrim dan Kejagung

BANGIL – Kejari Kabupaten Pasuruan diterpa kabar tak sedap. Menyusul adanya tudingan pemalsuan berita acara eksekusi salah satu terdakwa kasus dugaan perusakan, Agus Heru Setiawan.

Atas tudingan itu, Kajari M. Noor HK dan anak buahnya, Kasi Pidum Normadi Elfazr pun dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Jamwas Kejagung. Laporan itu dilayangkan Kamis (18/7).

Penegasan ini disampaikan kuasa hukum Agus Heru Setiawan, Hery Chariansyah. Menurutnya, dugaan pemalsuan berita acara eksekusi itu muncul setelah kliennya dieksekusi ke Rutan Pandeglang. Ia memandang, eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menggunakan surat palsu.

Dugaan itu muncul seiring dengan banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam eksekusi tersebut. Bahkan, dinilainya tidak sesuai dengan keputusan pengadilan.

Ia menyampaikan, menurut berita acara yang didapatkan dari kejaksaan, kliennya dihukum selama enam bulan. Padahal, dalam keputusan PN Bangil, kliennya dipidana penjara selama enam.

“Tidak dijelaskan enam bulan. Bisa saja kan enam hari, enam jam, atau bahkan enam detik. Kejaksaan itu dapat dari mana enam bulan?” kata Hery –sapaannya-.

Kejanggalan lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi. Ia menyebutkan, kasus yang menjerat kliennya itu sudah berlangsung sejak 2013 dan baru diputus oleh PN Bangil pada 2014. Persoalan itu berujung banding hingga akhirnya tingkat PT dan kasasi tingkat MA.

Di tingkat MA itulah, amar putusan muncul. Isinya, menolak kasasi, baik dari penuntut umum yang merupakan pemohon satu serta kliennya, Agus dari pemohon dua. Sehingga, putusan itu balik ke PT yang dasar acuannya adalah putusan PN Bangil.

Ia menyebutkan, eksekusi tersebut dilakukan pada 5 Juli 2019. Dampak eksekusi itu, kliennya kehilangan kemerdekaannya. Karena harus ditahan di rutan. Padahal, selama ini kliennya sudah menjalani masa hukuman sebagai tahanan kota.

“Eksekusi sebagai tahanan rutan Pandeglang, jelas merenggut kemerdekaan Pak Agus. Mengingat selama ini Pak Agus sudah menjalani tahanan kota. Seharusnya, masa tahanannya sudah habis. Tapi, kenapa sekarang dieksekusi dan mengapa baru sekarang dieksekusi?” tanyanya.

Hal inilah yang membuatnya memilih untuk mengajukan pelaporan ke Bareskrim dan Jamwas. Pihaknya berharap persoalan tersebut diusut. Karena perbuatan membuat berita acara palsu yang akhirnya menjadi sebuah surat palsu bisa dikenai pidana. Ancamannya bisa sampai enam tahun penjara.

Belum lagi, dugaan perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 33 KUHP. Ancaman perbuatan tersebut bisa dikenai delapan tahun penjara.

“Kami ingin persoalan ini diusut. Dan meminta agar klien kami bisa bebas dari rutan,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Kajari Kabupaten Pasuruan M. Noor HK mengungkapkan, berita putusan yang diperoleh pengacara Agus Heru Setiawan, 40, warga Bugul Kidul, Kota Pasuruan, itu berdasarkan direktori atau web putusan MA. Padahal, dalam putusan PN Bangil yang menjadi acuan eksekusi terhadap Agus, terdapat kata bulan. Yakni, enam bulan, bukan enam saja.

Dasar itulah yang menjadi acuan dalam penahanan. “Permohonan kasasi ditolak MA. Sehingga, kembali ke PT dan acuannya PN Bangil karena PT Surabaya menguatkan putusan PN Bangil. Dalam putusan yang berstempel basah, ada kalimat menjatuhkan pidana enam bulan. Sementara yang diperoleh pihak Agus itu, bersumber dari direktori putusan MA yang tidak ada kata bulannya. Itu yang dipersoalkan,” kata Noor.

Ia menambahkan, eksekusi itu dilakukan oleh pihak Kejaksaan Pandeglang. Karena terdakwa Agus juga memiliki perkara di wilayah setempat. Sehingga, ia ditahan di Pandeglang.

Selain pihak Pandeglang, pihak kejaksaan negeri Kabupaten Pasuruan juga melakukan eksekusi sejak 5 Juli 2019. “Teman-teman juga sudah melakukan eksekusi. Kami melakukan eksekusi, dasarnya putusan pengadilan. Jadi, bukan ada persoalan pribadi,” tambahnya.

Disinggung soal aduan ke Bareskrim dan Jamwas, pihaknya mengaku belum mengetahui detail. Namun, ia meyakinkan kalau hal tersebut menjadi hak semua warga. “Yang terpenting, dasar pelaporan itu jelas. Saat ini kami belum tahu detail dasar pelaporannya apa,” pungkasnya.

Sementara Kasi Pidum Kejari Kabupaten Pasuruan Normadi menyampaikan, eksekusi itu dilakukannya baru-baru ini. Sebab, dirinya memang baru masuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Perkara itu sudah ada sejak 2016. Sementara dirinya, baru masuk Kejari Kabupaten Pasuruan 2018.

“Sebenarnya, saya pernah memanggil dan hendak melakukan eksekusi. Tapi batal. Dan baru ini, eksekusi itu dilakukan,” tutupnya.

Perlu diketahui, kasus ini muncul tahun 2012. Agus bersama beberapa orang lainnya, disebut masuk kawasan tanah milik Yenni Wijaya dan membangun pujasera. Agus berani melakukan pembangunan di kawasan setempat lantaran merasa memiliki hak.

Agus pun diperkarakan hingga akhirnya divonis bersalah oleh PN Bangil. Ia dianggap melanggar perbuatan tanpa hak menggerakkan orang untuk menghancurkan dan merusak barang orang lain. (one/fun)