Tak Semua Caleg Ambil APK dari KPU, Ini Alasannya

MAYANGAN- Sebagian calon legislatif maupun calon DPD di pemilu lalu, tidak mengambil Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo. Umumnya, caleg dari DPRD maupn DPD lantaran menilai, APK itu ukurannya terlalu besar.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi fasilitas kampanye KPU Kabupaten Probolinggo kemarin (18/7). Selain itu, ada APK yang diambil parpol, tapi tidak dipasang. Namun ada juga yang tidak diambil di Kantor KPU.

“Dari hasil evaluasi, parpol tidak antusias dengan adanya fasilitasi APK yang disediakan oleh KPU. Hal ini terlihat dengan banyaknya APK yang tidak diambil,” ujar Ali Wafa, Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Kabupaten Probolinggo saat Forum Group Discussion (FGD).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lukman Hakim, Ketua KPU kabupaten Probolinggo. menurutnya APK yang tidak diambil banyak dari DPD. “Kalau untuk parpol semuanya sudah diambil atau diantarkan ke kantor masing-masing karena masing-masing sudah ada kontak masing-masing. Kalau untuk DPD hanya sebagian saja yang diambil,” ujarnya.

Lukman menyadari banyaknya APK yang tidak diambil ini karena tidak semua DPD memiliki perwakilan tim kampanye di Kabupaten Probolinggo. Sehingga APK tersebut masih ada di KPU.

Sementara itu Gogot Cahyo Baskoro, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU provinsi Jawa Timur mengungkapkan, adanya APK yang tidak diambil ini memang ada dan terjadi semua wilayah Jawa Timur. Hal ini terutama untuk APK bagi DPD.

“Bisa dimaklumi untuk anggota DPD memang tidak memiliki tim kampanye di semua wilayah. Sehingga APK yang dicetak untuk DPD di KPU Kota/Kab tidak semuanya diambil,” jelasnya. Jika tidak diambil, APK itu jika masih memiliki nilai bisa dilelang atau bisa juga dimusnahkan,” jelasnya. (put/fun)