BPK Temukan Ratusan Reklame Tak Berizin di Kota Pasuruan, Berpotensi Tak Tertagih Rp 157 Juta

PANGGUNGREJO – Selama tahun 2018, Pemkot Pasuruan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 760 juta dari pajak reklame. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, ada potensi pajak yang tidak tertagih. Nilainya Rp 157 juta.

Dari hasil penelusuran BPK, ditemukan 263 titik reklame tidak berizin dan belum memperpanjang izin di Kota Pasuruan. Kondisi ini membuat ada pajak reklame yang tidak bisa ditarik retribusinya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto membenarkan temuan BPK itu. Menurutnya, memang ada reklame tidak berizin dan habis masa izinnya. Hal ini menyebabkan adanya potensi pajak reklame tidak tertagih.

Karena itu, DPRD meminta Pemkot Pasuruan memperhatikan catatan BPK ini. Selanjutnya, menggunakan data BPK untuk menertibkan reklame yang sudah habis masa izinnya, namun tidak memperpanjang. Serta, menagih pajak reklame yang tidak berizin.

“Harus ada koordinasi antara bagian perizinan, Satpol PP, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan mempermudah layanan perizinan pada masyarakat. Kalau perlu ada reward dari Pemkot untuk pihak yang melunasi pajak reklame di awal waktu sebagai stimulan,”ungkap anggota Komisi II ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Pasuruan Yanuar Afriansyah menjelaskan, Satpol PP rutin menertibkan reklame tidak berizin atau yang tidak memperpanjang izin di Kota Pasuruan. Reklame tidak berizin, akan langsung ditertibkan. Sementara reklame yang tidak memperpanjang izin, diperingatkan dengan lebih dulu memberikan surat teguran.

Teguran dilayangkan secara tertulis sebanyak tiga kali untuk memperpanjang izin atau menurunkan sendiri reklame. Jeda antara setiap teguran sekitar satu minggu.

“Kalau sudah diberi teguran tiga kali tetap tidak memperpanjang izin dan juga tidak menurunkan reklamenya, maka kami turunkan secara paksa. Tentunya, koordinasi terlebih dahulu dengan bagian perizinan,” jelas Yanuar.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-P2T) Kota Pasuruan Yudie Andi menampik adanya reklame tidak berizin di Kota Pasuruan. Ia memastikan, seluruh reklame di Kota Pasuruan sudah memiliki izin pemasangan.

Ia merinci, ada dua reklame di Kota Pasuruan. Yaitu, reklame berizin dan ditarik retribusi dan reklame sosial, sehingga tidak ditarik retribusi. Menurutnya, catatan BPK ini merujuk pada reklame berizin dan izinnya sudah habis, namun belum diturunkan.

“Tidak ada reklame yang tidak berizin itu. Kami pastikan semua sudah berizin. Mungkin catatan BPK itu untuk retribusi nonsosial yang ditarik retribusi dan sudah habis masa izinnya. Terkadang belum kami turunkan karena mereka memperpanjang, namun bayarnya terlambat,” tutur Yudie.

Yudie lantas mencontohkan reklame nonsosial yang memiliki kontrak selama satu tahun dari 1 Juli 2018 sampai 1 Juli 2019. Terkadang, pemasang reklame sudah mengajukan perpanjangan dua minggu sebelum kontrak habis. Namun, mereka tidak langsung membayar.

Keterlambatan membayar ini bervariasi, mulai dari satu sampai tiga bulan. Akibatnya, retribusi dari perpanjangan pajak reklame ini tidak bisa dimasukkan dalam neraca pendapatan pada Juli. Melainkan masuk pendapatan bulan berikutnya saat pemasang membayar retribusi.

“Mungkin maksud dari potensi tidak tertagih itu ya berasal dari molornya pembayaran perpanjangan. Entah itu memang karena pemasang yang belum bayar atau karena vendor dari reklame itu belum membayar ke Pemkot,” terangnya.

Ia mengaku, pihaknya rutin melakukan rapat koordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan reklame yang tidak memperpanjang kontrak. Atau bagian perizinan langsung menegur vendor reklame. Namun, terkadang memang terlambat dalam mengeksekusi.

Menurutnya, hal ini disebabkan saat reklame sudah diturunkan, ternyata keesokan harinya pemasang reklame memperpanjang izin. Ini, berbeda dengan kota lain seperti Kota Malang dan Kota Surabaya yang bisa dieksekusi dengan menutup menggunakan kain putih.

Sehingga, jika dalam satu bulan mereka memperpanjang, Pemkot hanya perlu melepas penutup kain putih pada reklame. Karena itu, pihaknya berencana menggunakan cara serupa dengan Malang dan Surabaya. Dan rencananya, pada perubahan APBD (P-APBD) 2019, mengajukan anggaran pengadaan kain putih untuk penutup reklame sementara.

“Kami keterbatasan personel. Akibatnya, tidak efektif dalam mengeksekusi reklame yang habis masa izinnya. Makanya, ada rencana mengajukan kain putih tahun ini. Namun, untuk potensi riil dari reklame, jumlah reklame maupun besarannya ada di Bapenda,” pungkas Yudie.

Jawa Pos Radar Bromo pun berupaya meminta penjelasan dari Kepala Bapenda Kota Pasuruan Agung Budi Utomo. Namun, saat wartawan koran ini mendatangi kantor Bapenda, yang bersangkutan kembali mengarahkan wartawan ini pada perizinan.

“Maaf, Pak Agung tidak berkenan, Mas. Sampeyan diminta untuk menanyakannya langsung pada bagian perizinan saja,” ungkap salah satu staf di Bapenda yang tidak mau disebutkan namanya. (riz/fun)