Kepatuhan LHKPN: Pemkab Probolinggo 100 Persen-DPRD 67 Persen

PROBOLINGGO – Kepatuhan pejabat penyelenggara pemerintah dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Kabupaten Probolinggo layak disoroti. KPK menyebut, di Pemkab Probolinggo ada 73 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN dan 100 persen sudah melaporkan.

Namun, kondisi sebaliknya terjadi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari 37 pejabat di DPRD yang wajib menyerahkan LHKPN, hanya 25 orang yang telah menyerahkan LHKPN.

Penasihat KPK Budi Santoso menyebut, kepatuhan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam penyampaian LHKPN hanya 67,65 persen. Data itu, sesuai update per 16 Juli 2019.

”Untuk Pemkab Probolinggo, dari 73 wajib LHKPN, sudah menyerahkan semua. Terbaik nomor empat se-Jawa Timur. Tetapi, untuk DPRD Kabupaten Probolinggo, dari 37 wajib LHKPN, hanya 25 orang yang menyerahkan LHKPN,” katanya.

Sementara itu, di Kota Probolinggo tingkat kepatuhan laporan LHKPN sudah bagus. Baik itu pejabat eksekutif maupun legislatif.

Di Pemkot Probolinggo, ada 48 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN dan hanya satu yang belum menyerahkan. Sehingga, capaiannya 97,92 persen.

”Sedangkan DPRD Kota Probolinggo, dari 29 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN, sudah 100 persen menyerahkan,” katanya.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zaenal Abidin menegaskan, akan menindaklanjuti penyerahan LHKPN di eksekutif. Sebab, dari 48 pejabat, ada satu yang belum menyerahkan LHKPN.

“Yang belum menyerahkan LHKPN tinggal satu. Bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, H.A Musayyib, salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi menegaskan, terjadi salah persepsi di anggota DPRD tentang penyerahan LHKPN. Anggota DPRD menganggap, penyerahan LHKPN hanya dilakukan oleh anggota dewan yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

”Kalau kondisinya begini, saya besok akan segera urus LHKPN itu,” ujarnya. (mas/hn)